Partai oposisi terbesar dan tertua di Hong Kong, Partai Demokrat, telah mengumumkan bahwa mereka akan memulai proses pembubaran. Langkah itu, kata analis, akan menandai "akhir sebuah era" bagi kekuatan prodemokrasi kota tersebut.
Dalam konferensi pers Kamis (20/2) lalu, ketua Partai Demokrat Lo Kin-hei mengatakan kepada wartawan bahwa partai tersebut, yang dibentuk pada 1994, akan membentuk satuan tugas yang terdiri dari tiga orang untuk "mempelajari" prosedur yang diperlukan agar partai itu dapat ditutup.
"Kami mempertimbangkan lingkungan politik di Hong Kong secara keseluruhan dan semua rencana masa depan yang dapat kami perkirakan, dan itulah keputusan yang kami buat," katanya. Ia menambahkan bahwa suara anggota partai akan menentukan keputusan akhir pembubaran. Lo tidak menyebutkan kapan pemungutan suara akan dilakukan.
Pemerintah Hong Kong belum mengomentari berita tentang kemungkinan pembubaran partai tersebut. Pihak berwenang tidak menanggapi pertanyaan dari VOA.
Dalam tajuk rencana yang diterbitkan Senin (24/2), media yang dikendalikan Partai Komunis China Wen Wei Po mengatakan bahwa rencana pembubaran Partai Demokrat adalah hasil dari hubungan partai tersebut dengan taipan media yang ditahan Jimmy Lai, yang menghadapi beberapa tuduhan keamanan nasional, dan dukungannya terhadap "pengunjuk rasa yang melakukan kekerasan" dalam protes prodemokrasi tahun 2019.
Partai Demokrat, yang didirikan beberapa tahun sebelum berakhirnya kekuasaan kolonial Inggris, berperan penting dalam transisi Hong Kong ke pemerintahan China. Beberapa pemimpin awalnya, termasuk tokoh terkemuka seperti Martin Lee dan Albert Ho, membantu membentuk model "Satu Negara, Dua Sistem", sebuah pengaturan konstitusional yang dibentuk untuk memberikan Hong Kong otonomi tingkat tinggi di bawah kekuasaan China.
Setelah penyerahan Hong Kong ke China pada 1997, Partai Demokrat menjadi kekuatan oposisi paling berpengaruh di dewan legislatif kota pelabuhan tersebut, memimpin protes-protes jalanan dan mengadvokasi pemenuhan hak pilih universal dan pemilu langsung yang tertanam dalam Undang-Undang Dasar, konstitusi mini kota itu.
Namun, setelah berbulan-bulan protes antipemerintah yang mengguncang Hong Kong pada 2019, Beijing memulai rangkaian langkah memperketat kendali atas Hong Kong, termasuk penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional yang kontroversial pada Juli 2020 dan perombakan sistem pemilu kota yang pada dasarnya menghalangi kandidat prodemokrasi untuk mencalonkan diri dalam pemilu. [ka/lt]
Forum