Sejumlah aktivis Anti Korupsi mendesak pembatalan rencana revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dinilai akan melemahkan fungsi dan peran KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Selengkapnya disampaikan Petrus Riski dari Surabaya, Jawa Timur.