Para peneliti menyatakan rencana pemerintah Indonesia untuk memberi perusahaan-perusahaan perkebunan lahan baru sebagai imbalan atas dipulihkannya daerah yang mereka hancurkan dapat mengakibatkan lebih banyak lagi hutan tropis yang ditebangi.
Analisis spasial yang dilansir, Selasa (24/7) oleh kelompok-kelompok masyarakat madani menunjukkan 40 persen dari 921 ribu hektar lahan yang ditetapkan untuk pertukaran lahan itu adalah kawasan hutan alam. Indonesia, negara di urutan kedua setelah Brazil dalam hal luas kawasan hutan yang ditebangi dalam dekade lalu.
Rencana Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup itu, bagian dari upaya Indonesia untuk menghindar dari terulangnya bencana kebakaran hebat tahun 2015 yang melalap kawasan lahan gambut yang luas, yang dibersihkan dan dikeringkan oleh perusahaan-perusahaan pulp dan kertas untuk hutan tanaman industri.
Sebagai imbalan untuk restorasi lahan gambut, yang membuat lahan tersebut tidak cocok dijadikan perkebunan, konglomerat seperti Sinarmas dan April akan diberi lahan di tempat lain.
Pertukaran lahan ini menimbulkan keprihatinan di kalangan organisasi konservasi lingkungan karena berpotensi menimbulkan konflik baru dengan masyarakat setempat dan kekhawatiran bahwa perusahaan-perusahaan itu mungkin diberi lahan baru meskipun mereka belum menuntaskan restorasi hutan gambut yang rusak.
Rencana ini juga tidak populer di kalangan pengusaha HPH karena daerah baru yang dialokasikan untuk mereka mungkin jauh dari pabrik mereka.
Kantor berita Associated Press mengatakan, pejabat-pejabat Kementerian Kehutanan tidak menjawab telepon untuk diminta tanggapan mereka.
Suatu penelitian tahun 2017 oleh University of Queensland, Australia dan pakar lingkungan hidup memperkirakan sedikitnya diperlukan 4,6 miliar dolar untuk merestorasi 2 juta hektare lahan gambut yang oleh pemerintah diprioritaskan untuk direstorasi.
Lahan gambut yang rusak mencapai hampir seperempat wilayah Kalimantan dan Sumatera. Selain untuk perkebunan tanaman hutan, lahan gambut yang luas telah dikeringkan di Kalimantan untuk dijadikan lahan padi pada tahun 1990-an namun kemudian ditinggalkan pada tahun 1999 karena produktivitas yang rendah, demikian hasil riset University of Queensland.
Bank Dunia memperkirakan kebakaran tahun 2015 merugikan Indonesia hingga 16 miliar dolar. [uh/ab]
