Ridwan Kamil meresmikan taman Gedung Sate, Selasa, 31 Desember 2019 lalu, seraya mengatakan renovasi yang menggunakan belasan miliar APBD ini, bermaksud memberikan wajah baru pada bangunan bersejarah itu. Apalagi, pada 2020 Gedung Sate akan berusia 100 tahun.
“Maka 2020 Gedung Sate akan dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat. Dimulai dengan perbaikan di taman depan dan taman belakang yang selama ini kurang memadai,” jelasnya kepada wartawan usai peresmian.
Di taman depan, pagar dibongkar dan diganti dengan plasa yang dikelilingi air mancur.
Sementara taman belakang, yang baru selesai 98 persen, akan menjadi panggung terbuka tempat dilangsungkannya berbagai acara besar.
Kang Emil, begitu ia biasa disapa, berharap renovasi ini menambah kenyamanan dan memperluas area terbuka.
Dia mencontohkan, orang bisa berfoto dengan Gedung Sate dengan lebih aman, tidak di pinggir jalan. Selain itu, panggung yang biasa didirikan di depan Gedung Sate bisa dipindah ke belakang sehingga tidak menimbulkan kemacetan.
Perbaikan ini adalah bagian dari rencana besar menjadikan Gedung Sate sebagai pusat wisata Jawa Barat. Gedung Sate pada 2020 akan terbuka untuk umum, termasuk beberapa bagian di dalam gedung.
Gedung Sate sebetulnya sudah terbuka bagi publik sejak 2017, ketika gubernur saat itu, Ahmad Heryawan, menggunakan APBD untuk membuat museum dan taman. Tercatat, selama satu tahun beroperasi, museum itu dikunjungi 116 ribu orang.
Emil berharap renovasi ini bisa meningkatkan kunjungan sebesar 10 persen.
Renovasi Taman Tuai Kritik
Namun alokasi dana publik ini dikritik oleh sejumlah pihak. Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono, mempertanyakan jumlah dana yang digunakan untuk wajah baru Gedung Sate.
Dia membandingkan dana ini dengan rumah rakyat tak layak huni, sambungan listrik, dan infrastruktur sekolah.
Sementara pengamat politik Jawa Barat, Adiyana Slamet, menyayangkan renovasi Gedung Sate yang menelan biaya miliaran Rupiah itu.
“Pariwisata itu harus menunjang pendapatan masyarakat di sekitarnya. Yang kedua, harus menjadi pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat,” ujarnya ketika dihubungi VOA.
Menurutnya, proyek Gedung Sate ini hanya mengejar Indeks Kebahagiaan tanpa menyentuh kebutuhan dasar warga.
Anggaran Diharap Menjawab Kebutuhan Warga
Padahal, ujar Adiyana, masih banyak warga di Jawa Barat yang butuh MCK layak. Dalam data BPS, pada 2016 ada 4,2 juta orang Jawa Barat yang buang air besar sembarangan. Pada 2017, angka ini turun ke 3,2 juta orang.
“Ini kan pemerintah provinsi juga bertanggung jawab dalam pengadaan MCK tersebut karena termasuk dalam kebutuhan dasar rakyat,” tegasnya.
Dalam penelusuran VOA terhadap ABPD Jawa Barat 2019, biaya 14,9 miliar perbaikan Gedung Sate lebih besar dari pada sejumlah program. Misalnya pembangunan RKB SMK Negeri dan Rehabilitasi Ruang Belajar SMK Negeri yang hanya 12,5 miliar. Selain itu, Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Penanggulangan Bencana hanya 11,6 miliar.
Adiyana berharap, pemerintah memfokuskan anggaran pada program-program yang dibutuhkan masyarakat.
“Itu bisa dimanfaatkan kepada sektor-sektor yang substantif. Tidak pada sektor-sektor yang hanya menyentuh basis emosi rakyat dengan menaikkan Indeks Kebahagiaan Manusia,” ujar kandidat doktor Universitas Padjadjaran ini. [rt/ab]
