Juru Bicara Kemenlu RI Michael Tenne (VOA/Andylala Waluyo)
RI Prihatin dengan Pengambilalihan Kekuasaan oleh Militer
Pemerintah Indonesia menyatakan prihatin terkait situasi yang terjadi di Mesir dan berharap proses transisi demokrasi di Mesir berjalan dengan tertib dan damai.
JAKARTA, INDONESIA —
Juru Bicara Kementrian Luar Negeri RI Michael Tenne mengatakan kepada VOA, selama ini, pemerintah berharap agar proses transisi demokrasi di Mesir dapat berjalan dengan tertib dan damai sesuai aspirasi rakyat Mesir.
"Terkait dengan perkembangan terakhir ini kita berharap dapat segera pulih," ujar Michael. "Dan juga proses demokratisasi tersebut dapat terus bergulir sesuai dengan keinginan dan harapan dari rakyat Mesir."
Pemerintah Indonesia, tambah Michael Tenne, juga mengimbau kepada semua WNI di Mesir agar mematuhi hukum setempat, dan menghindari tempat berkumpulnya massa. Kementrian Luar Negeri Indonesia lanjut Tenne, juga telah menginstruksikan agar kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kairo Mesir selalu siap memberikan bantuan dan perlindungan yang diperlukan bagi WNI.
Halaman depan koran di Mesir, Kamis (4/7) sehari setelah pengambilalihan kekuasaan oleh militer dan penunjukkan Ketua MA sebagai pemimpin sementara.
Informasi terakhir, menurut Michael, menyebutkan para WNI di Mesir berada dalam kondisi baik. "Kita sudah mengimbau warga Indonesia yang ada di Mesir untuk senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan setempat," ujar Michael.
"Mereka juga kami minta agar menghindari tempat-tempat berkumpulnya massa dan agar tidak melibatkan diri dalam masalah dalam negeri Mesir," kata Michael.
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa juga sudah menginstruksikan kepada Kedutaan Besar Indonesia di Kairo untuk selalu siap memberikan bantuan dan perlindungan bagi warga Indonesia yang memerlukannya. Namun saat ini, evakuasi belum diperlukan, menurut Michael.
Seputar akses informasi seputar kondisi WNI di Mesir, Michael Tenne menjelaskan, jika ada masyarakat di Indonesia kesulitan menghubungi kerabatnya di Mesir, dapat menghubungi kantor KBRI di Mesir. KBRI telah menyiapkan personil khusus untuk memantau hotline khusus sebagai bentuk perlindungan WNI di tengah ketegangan politik di negara tersebut.
Pengamat Timur Tengah Smith al-Hadar kepada VOA mengatakan militer Mesir akan kesulitan melakukan rekonsiliasi politik setelah mereka mengambil alih kekuasaan politik Presiden Mohamed Morsi.
"Sampai beberapa waktu mendatang ini situasi Mesir belum bisa diramalkan, karena pendukung Presiden Mohamed Morsi cukup besar," ujar al-Hadar.
Dalam pemilihan tahun lalu, Morsi memenangkan 51 % suara dari Ikhwanul Muslimin. "Ikhwanul Muslimin ini sangat kecewa dengan tindakan militer ini yang menjatuhkan Morsi," kata al-Hadar. "Jadi, agenda militer untuk merekonsiliasi kekuatan politik di Mesir, tidak akan dihiraukan oleh kelompok Ikhwanul Muslimin yang lagi frustasi saat ini."
Smith menambahkan, Amerika Serikat dan negara-negara barat sangat khawatir dengan perubahan politik di Mesir. Khususnya menyangkut agenda dari militer Mesir, apakah akan mengembalikan kekuasaan kepada sipil secara demokratis atau justru malah berkuasa.
Militer Mesir mengambil alih kekuasaan presiden pertama negara itu yang dipilih secara demokratis, Mohamed Morsi, Rabu (3/7) malam. Ketua Mahkamah Agung Mesir, Adly Mansour, ditunjuk sebagai pemimpin sementara.
Jenderal Abdel Fattah al-Sisi kepada sejumlah media mengatakan, militer memenuhi tanggung jawab sejarah untuk melindungi negara. Menurut Abdel Fattah, Mansour akan memiliki kekuatan untuk mengeluarkan deklarasi konstitusional selama periode sementara dan akan membangun pemerintahan yang kuat dan beragam.
