Ribuan buruh melakukann aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta (1/9), menolak adanya pemutusan hubungan kerja terhadap buruh yang merupakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.
Buruh-buruh itu datang dari berbagai organisasi serikat pekerja, diantaranya Serikat Pekerja Metal Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia.
Dengan membawa berbagai spanduk, para buruh yang bukan hanya berasal dari Jakarta tetapi juga Karawang, Bandung, Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi ini berbaris dari kawasan Patung Kuda ke Istana Negara, Jakarta.
Dalam aksinya, mereka memprotes kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dan menolak ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh yang merupakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar.
Para buruh juga mendesak pemerintah menghentikan masuknya tenaga kerja asing, dan mereka menuntut perbaikan jaminan kesehatan serta kesejahteraan buruh.
Koordinator aksi, Iswan Abdullah mengatakan, Presiden dan Wakil Presiden mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengatasi perlambatan ekonomi yang berimbas pada PHK ini.
Jika hal ini tidak segera diselesaikan, maka buruh akan melakukan mogok nasional serentak di seluruh Indonesia, ujarnya.
Presiden, tambah Iswan, juga harus menambah alokasi anggaran untuk Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sehingga tidak ada lagi masyarakat dan buruh yang ditolak rumah sakit akibat ketidakmampuan mereka untuk membayar.
"Perlambatan pertumbuhan ekonomi itu adalah kesalahan pemerintah ketika mereka melepaskan harga pasar, melalui mekanisme pasar dan ketidakmampuan mereka menjaga stabilitas harga. Ini yang menjadi akar permasalahnnya. Itu ditandai dengan penerimaan pajak kita semakin berkurang akibatnya pemerintah terus berhutang sehingga hal ini membuat nilai rupiah terus melemah hingga saat ini," ujarnya.
Sebelumnya Senin, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan hingga akhir Agustus sudah 26 ribu pekerja di Indonesia yang menghadapi pemutusan hubungan kerja.
Pemerintah sebenarnya telah berusaha berkomunikasi dengan pengusaha untuk menjadikan PHK sebagai opsi terakhir dalam menghadapi ketidakstabilan ekonomi, ujar Hanif kepada wartawan di Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.
Meski PHK tetap terjadi, tambahnya, Kementeriannya telah melakukan pengembangan usaha padat karya, kewirausahan dan lainnya agar daya tahan masyarakat bisa diperkuat.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta, Soeprayitno mengatakan, pemerintah harus turun tangan segera dalam menyelesaikan dampak yang ditimbulkan akibat pelemahan ekonomi ini .
"Karena kalau tahun 1998 ada krisis, tetapi pada waktu itu UMKM lalu kemudian sektor perkebunan, lalu beberapa sektor yang non-manufacturing masih bisa jalan. Kalau sekarang kalau ini berkembang terus dengan situasi seperti ini sudah tidak ada penyelamat kecuali apabila pemerintah turun tangan," ujarnya.
Bukan hanya di Jakarta, unjuk rasa yang dilakukan buruh ini juga dilakukan di sejumlah daerah lainnya seperti Surabaya dan Medan.
