JAKARTA —
Berbagai organisasi buruh, mahasiswa dan aktivis lembaga swadaya masyarakat melakukan unjuk rasa untuk menolak kenaikan harga BBM , Senin (17/6). Semula para demonstran berencana akan bertahan di depan gedung MPR/DPR Senayan hingga sidang Paripurna DPR usai, namun aparat membubarkan mereka dengan menembakkan gas air mata. Aksi yang dimulai sejak pagi hingga malam hari itu berakhir ricuh.
Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Nining Elitos, mengatakan bahwa menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Menurutnya kenaikan harga BBM akan semakin menyulitkan masyarakat pada umumnya. Kompensasi yang akan diberikan pemerintah tidak akan membantu masyarakat .
Untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), menurut Nining, pemerintah tidak harus menaikan harga BBM. Pemerintah lanjutnya dapat melakukan kebijakan lain seperti penghematan biaya proyek-proyek dan juga menasionalisasi aset-aset strategis.
"Kompensasi Rp150 ribu perbulan selama empat bulan dibanding dengan kenaikan harga kebutuhan pokok termasuk berbagai macam hal kebutuhan. Itu lebih dari 150 ribu perbulan, ini adalah bentuk kebohongan," kata Nining. "Kalau memang mau dibikin, ciptakan lapangan pekerjaan untuk rakyat, anggaran kompensasi yang untuk menyogok rakyat ini supaya tidak terjadi, bangun industri-industri yang kuat, nasionalisasi aset-aset strategis untuk rakyat," tambahnya.
Aksi menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan di depan gedung MPR/DPR, juga diikuti oleh perwakilan mahasiswa dari sejumlah daerah seperti Makasar, Sulawesi dan juga Lampung.
Hasri Jack, mahasiswa Universitas Indonesia Timur Makasar mengatakan ia sengaja datang dengan 19 temannya untuk turut serta dalam aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta.
Dia menilai pemerintahan SBY-Boediono telah gagal karena telah mengeluarkan kebijakan yang akan memberikan penderitaan bagi rakyat, karena dengan menaikan harga BBM maka secara otomatis harga-harga akan naik, baik itu harga kebutuhan pokok, trasportasi maupun yang lainnya.
Alasan pemerintah yang menyatakan bahwa kebijakan menaikan harga BBM karena subsidi yang ada selama ini tidak tepat sasaran lanjut Hasri merupakan alasan yang dibuat-buat.
"Itu merupakan alasan yang konyol menurut kami, kalau dikatakan selama ini subsidi salah sasaran. Masa iya selama sembilan tahun subsidi itu salah sasaran. Kami akan kembali menggelar konsolidasi besar-besaran beserta kawan-kawan di daerah khususnya di Makasar. Kami tetap akan menolak karena menurut kami ini sebuah kebohongan besar pemerintah," kata Hasri Jack.
Pengamat Politik dari Reform Institute, Yudi Latief, mengungkapkan bahwa unjuk rasa yang dilakukan ribuan orang itu merupakan bentuk kekecewaan masyarakat. Menurut Yudi, Presiden SBY seharusnya membatalkan rencana kenaikan BBM itu.
"Karena diluar sana tingkat kebencian bukan hanya terhadap pemerintah sebenarnya, tetapi juga DPR mempermainkan nasib mereka untuk kepentingan-kepentingan jangka pendek mereka, itu sudah sampai titik mereka senarnya betul-betul jengah, rakyat sudah tidak mau dengar. Faktanya mereka hidup sulit, bagi mereka janji pemerintah soal subsidi masih harus dibuktikan dan selama ini terus dikecewakan," papar Yudi Latief.
Polda Metro Jaya menurunkan 18.880 aparat kepolisian untuk menjaga aksi menolak kenaikan harga BBM di sejumlah tempat di Jakarta. Selain di Jakarta, unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM juga dilakukan di sejumlah daerah.
Staf khusus Presiden bidang ekonomi, Firmansyah menyatakan kenaikan harga BBM ini untuk menyelamatkan perekonomian nasional.
Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Nining Elitos, mengatakan bahwa menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Menurutnya kenaikan harga BBM akan semakin menyulitkan masyarakat pada umumnya. Kompensasi yang akan diberikan pemerintah tidak akan membantu masyarakat .
Untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), menurut Nining, pemerintah tidak harus menaikan harga BBM. Pemerintah lanjutnya dapat melakukan kebijakan lain seperti penghematan biaya proyek-proyek dan juga menasionalisasi aset-aset strategis.
"Kompensasi Rp150 ribu perbulan selama empat bulan dibanding dengan kenaikan harga kebutuhan pokok termasuk berbagai macam hal kebutuhan. Itu lebih dari 150 ribu perbulan, ini adalah bentuk kebohongan," kata Nining. "Kalau memang mau dibikin, ciptakan lapangan pekerjaan untuk rakyat, anggaran kompensasi yang untuk menyogok rakyat ini supaya tidak terjadi, bangun industri-industri yang kuat, nasionalisasi aset-aset strategis untuk rakyat," tambahnya.
Aksi menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan di depan gedung MPR/DPR, juga diikuti oleh perwakilan mahasiswa dari sejumlah daerah seperti Makasar, Sulawesi dan juga Lampung.
Hasri Jack, mahasiswa Universitas Indonesia Timur Makasar mengatakan ia sengaja datang dengan 19 temannya untuk turut serta dalam aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta.
Dia menilai pemerintahan SBY-Boediono telah gagal karena telah mengeluarkan kebijakan yang akan memberikan penderitaan bagi rakyat, karena dengan menaikan harga BBM maka secara otomatis harga-harga akan naik, baik itu harga kebutuhan pokok, trasportasi maupun yang lainnya.
Alasan pemerintah yang menyatakan bahwa kebijakan menaikan harga BBM karena subsidi yang ada selama ini tidak tepat sasaran lanjut Hasri merupakan alasan yang dibuat-buat.
"Itu merupakan alasan yang konyol menurut kami, kalau dikatakan selama ini subsidi salah sasaran. Masa iya selama sembilan tahun subsidi itu salah sasaran. Kami akan kembali menggelar konsolidasi besar-besaran beserta kawan-kawan di daerah khususnya di Makasar. Kami tetap akan menolak karena menurut kami ini sebuah kebohongan besar pemerintah," kata Hasri Jack.
Pengamat Politik dari Reform Institute, Yudi Latief, mengungkapkan bahwa unjuk rasa yang dilakukan ribuan orang itu merupakan bentuk kekecewaan masyarakat. Menurut Yudi, Presiden SBY seharusnya membatalkan rencana kenaikan BBM itu.
"Karena diluar sana tingkat kebencian bukan hanya terhadap pemerintah sebenarnya, tetapi juga DPR mempermainkan nasib mereka untuk kepentingan-kepentingan jangka pendek mereka, itu sudah sampai titik mereka senarnya betul-betul jengah, rakyat sudah tidak mau dengar. Faktanya mereka hidup sulit, bagi mereka janji pemerintah soal subsidi masih harus dibuktikan dan selama ini terus dikecewakan," papar Yudi Latief.
Polda Metro Jaya menurunkan 18.880 aparat kepolisian untuk menjaga aksi menolak kenaikan harga BBM di sejumlah tempat di Jakarta. Selain di Jakarta, unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM juga dilakukan di sejumlah daerah.
Staf khusus Presiden bidang ekonomi, Firmansyah menyatakan kenaikan harga BBM ini untuk menyelamatkan perekonomian nasional.
