Rusia dan China telah memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang merujuk situasi di Suriah ke Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC).
Veto itu adalah yang ke-empat yang digunakan oleh kedua negara tersebut untuk memblokir aksi Dewan Keamanan yang menarget yang Suriah sejak konflik di negara itu dimulai pada bulan Maret 2011.
Rusia adalah salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan. Setiap anggota memiliki kemampuan untuk menghentikan resolusi atau keputusan dengan cara memberikan suara menentangnya.
Resolusi yang dirancang oleh Prancis itu mengutuk “pelanggaran HAM yang meluas” oleh pemerintah Suriah dan milisi pro-pemerintah, serta pelanggaran yang dilakukan oleh “kelompok bersenjata tanpa negara.”
Lebih dari 50 negara lainnya telah menandatangani resolusi tersebut sebagai sponsor bersama.
Hari Rabu (21/5), Duta Besar Rusia untuk PBB Vitaly Churkin mengatakan resolusi itu akan mempersulit upaya menemukan solusi politik atas konflik di Suriah.
Suriah bukan bagian traktat yang menciptakan Mahkamah Pidana Internasional itu, sehingga resolusi Dewan Keamanan PBB adalah satu-satunya cara bagi jaksa ICC di Den Haag untuk menyelidiki dugaan pelanggaran itu.
Sementara itu, para aktivis Suriah mengatakan pasukan pemerintah telah mengakhiri pengepungan setahun atas penjara utama di Aleppo.
Organisasi Pemantau HAM Suriah yang berbasis di Inggris mengatakan pasukan Suriah memasuki kompleks di kota utama di Suriah utara itu Kamis pagi, beberapa hari setelah melancarkan operasi untuk mengusir pejuang oposisi.
Para pemberontak di sekitar lokasi itu telah berulang kali menyerang penjara tersebut untuk membebaskan para tahanan pasukan pemerintah. Penjara itu menampung sekitar 3.500 tahanan.
Lebih dari 150.000 orang telah tewas di Suriah sejak bulan Maret 2011 ketika protes damai menentang Presiden Bashar al-Assad berkembang menjadi perang saudara.
Veto itu adalah yang ke-empat yang digunakan oleh kedua negara tersebut untuk memblokir aksi Dewan Keamanan yang menarget yang Suriah sejak konflik di negara itu dimulai pada bulan Maret 2011.
Rusia adalah salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan. Setiap anggota memiliki kemampuan untuk menghentikan resolusi atau keputusan dengan cara memberikan suara menentangnya.
Resolusi yang dirancang oleh Prancis itu mengutuk “pelanggaran HAM yang meluas” oleh pemerintah Suriah dan milisi pro-pemerintah, serta pelanggaran yang dilakukan oleh “kelompok bersenjata tanpa negara.”
Lebih dari 50 negara lainnya telah menandatangani resolusi tersebut sebagai sponsor bersama.
Hari Rabu (21/5), Duta Besar Rusia untuk PBB Vitaly Churkin mengatakan resolusi itu akan mempersulit upaya menemukan solusi politik atas konflik di Suriah.
Suriah bukan bagian traktat yang menciptakan Mahkamah Pidana Internasional itu, sehingga resolusi Dewan Keamanan PBB adalah satu-satunya cara bagi jaksa ICC di Den Haag untuk menyelidiki dugaan pelanggaran itu.
Sementara itu, para aktivis Suriah mengatakan pasukan pemerintah telah mengakhiri pengepungan setahun atas penjara utama di Aleppo.
Organisasi Pemantau HAM Suriah yang berbasis di Inggris mengatakan pasukan Suriah memasuki kompleks di kota utama di Suriah utara itu Kamis pagi, beberapa hari setelah melancarkan operasi untuk mengusir pejuang oposisi.
Para pemberontak di sekitar lokasi itu telah berulang kali menyerang penjara tersebut untuk membebaskan para tahanan pasukan pemerintah. Penjara itu menampung sekitar 3.500 tahanan.
Lebih dari 150.000 orang telah tewas di Suriah sejak bulan Maret 2011 ketika protes damai menentang Presiden Bashar al-Assad berkembang menjadi perang saudara.
