Rancangan Undang-undang (RUU) untuk melindungi akses terhadap alat kontrasepsi gagal lolos dalam pemungutan suara di Senat AS pada Rabu (5/6), setelah anggota Kongres dari Partai Demokrat memaksakan pemungutan suara tersebut sebagai upaya untuk memusatkan perhatian publik terhadap hak-hak reproduksi menjelang pemilihan umum pada bulan November mendatang.
Undang-Undang Hak untuk Mengakses Kontrasepsi, yang akan melindungi akses kontrol kelahiran secara nasional, mendapat 51 suara yang mendukung dan 39 menentang, tetapi gagal mencapai ambang batas 60 suara untuk maju ke debat penuh.
Pertarungan atas hak-hak reproduksi merupakan titik penting dalam politik AS, terutama sejak keputusan Mahkamah Agung pada tahun 2022 untuk membatalkan Roe v. Wade, keputusan yang telah mengakui hak akses aborsi secara nasional.
Kandidat presiden dari Partai Republik Donald Trump bulan lalu mendapat kecaman setelah pernyataannya yang menurut saingan politiknya menunjukkan bahwa ia akan mempertimbangkan untuk melarang kontrasepsi, yang membuatnya menjawab secara terbuka bahwa ia tidak akan mendukung langkah tersebut.
Anggota Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, pada Rabu menunjuk beberapa negara bagian, termasuk Nevada dan Virginia, di mana para gubernur dari Partai Republik telah memveto upaya-upaya untuk melindungi akses legal terhadap kontrasepsi, dengan mengatakan bahwa hal itu menunjukkan perlunya undang-undang federal.
“Kita membodohi diri kita sendiri jika kita berpikir bahwa kelompok sayap kanan garis keras akan berhenti dengan membatalkan Roe,” katanya.
Partai Demokrat di DPR AS mengatakan bahwa mereka akan melakukan manuver legislatif untuk memaksakan pemungutan suara atas RUU yang sama, meskipun mereka menghadapi peluang yang tipis untuk berhasil di majelis yang dikuasai Partai Republik.
“Partai Republik memiliki pilihan: Mereka dapat mengesampingkan ideologi MAGA mereka dan bergabung dengan kami [untuk] meloloskan RUU ini, atau mereka dapat melipatgandakan ekstremisme anti-kebebasan mereka di depan mata rakyat Amerika,” ujar anggota DPR dari Partai Demokrat No. 2, Katherine Clark, pada hari Selasa.
Anggota DPR Partai Republik Marc Molinaro, yang memenangkan distriknya dengan keunggulan tipis 1,6% pada 2022, mengatakan pada Rabu bahwa ia akan mensponsori undang-undang tersebut, menjadikannya anggota Partai Republik pertama yang melakukan hal itu.
Beberapa anggota Senat dari Partai Republik mengkritik dorongan tersebut.
“Ini adalah tahun pemilihan di mana presiden petahana dari Partai Demokrat sedang mencalonkan diri, jadi keputusan telah dibuat untuk mengangkat aborsi ke tingkat yang lebih tinggi,” kata Senator Partai Republik Bill Cassidy, mengacu pada Presiden Joe Biden. “Kita tidak dapat menormalkan prosedur yang tujuannya adalah untuk mengakhiri kehidupan.”
Dalam survei Reuters/Ipsos pada bulan Mei terhadap 3.934 penduduk AS yang berusia 18 tahun ke atas, 37% responden mengatakan bahwa Biden memiliki pendekatan yang lebih baik terhadap aborsi, dibandingkan dengan 27% yang mengatakan hal yang sama tentang Trump.
Schumer mengatakan bahwa Partai Demokrat juga akan melakukan pemungutan suara pada satu RUU minggu depan untuk melindungi fertilisasi in vitro, yang sebelumnya ditentang oleh Senat Republik setelah pengadilan Alabama membuat perawatan kesuburan, yang digunakan oleh jutaan orang di Amerika Serikat untuk hamil secara efektif, menjadi ilegal di negara bagian tersebut. [my/rs]
Forum