Pada awal Oktober 2023, Presiden Joko Widodo telah meresmikan kereta cepat pertama di Asia Tenggara yang dinamakan “Whoosh”. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) itu disebut sebagai unggulan atau flag ship dari kerja sama Belt & Road Initiative (BRI), prakarsa pengembangan infrastruktur yang digelar pemerintah China.
Berbicara dalam Seminar Refleksi Satu Dekade Relasi Indonesia-China di Era Belt and Road Initiative, Rabu (25/10), Adhita Eduard Yeremia, dosen Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia mengatakan ada pembelajaran penting dari proyek itu untuk masa depan kerja sama Indonesia-China terkait berbagai permasalahan proyek itu yang mengalami pembengkakan biaya dari $5,5 miliar menjadi $7,3 miliar. Proyek itu juga mengalami lima kali penundaan operasional sebelum diresmikan pada 2 Oktober 2023.
“Untuk China, jelas kasus ini menjadi studi kasus bahwa praktik pembangunan di China tidak dapat secara langsung ditransfer ke negara lain. Harus ada pemahaman yang lebih terhadap situasi lokal. China harus memperkuat pengetahuan tentang konteks sosial politik lokal ketimbang terjebak pada otoritarian bias,” kata Adhita dalam seminar yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tersebut.
Otoritarian bias yang dimaksudkan Adhita adalah keyakinan berlebihan oleh pengambil kebijakan baik di Indonesia maupun di China bahwa proyek itu akan berjalan lancar sehingga meremehkan potensi yang dapat menghambat kelancaran proyek seperti pengadaan lahan yang faktanya butuh tiga tahun untuk mengakuisisi lahan. Kegiatan konstruksi terpaksa dimundurkan dari tahun 2019 ke tahun 2020.
“China mungkin berpikir kalau sudah salaman di atas, pasti di bawahnya juga salaman. Padahal konteks desentralisasi di Indonesia, salaman di atas itu bisa beda sama yang di bawah. Jadi itu yang harus dipertajam oleh China,” jelas Adhita.
Menurutnya sangat penting agar proyek yang dilakukan di Indonesia juga mengidentifikasi aspirasi masyarakat lokal yang terdampak. Selain itu, juga dibutuhkan upaya untuk memperbaiki sistem perlindungan sosial dan lingkungan dalam proyek-proyek China di Indonesia.
KCJB Jadi Kebangganan Indonesia dan China
Akademisi dari Central China Normal University, Zhang Xian, mengungkapkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang telah diluncurkan pada awal Oktober 2023 telah menjadi contoh keberhasilan kerja sama Indonesia dan China dalam prakarsa BRI. Proyek itu tidak saja terkenal di Indonesia namun juga di China.
“Saya kira ini juga sangat terkenal di seluruh dunia karena menarik banyak perhatian. Proyek flag ship ini memberikan contoh yang sangat baik tidak hanya kepada para pemangku kepentingan tetapi juga kepada calon mitra di berbagai penjuru dunia,” kata Zhang.
Senada dengan itu, Kuasa Usaha Kedutaan Besar Republik Rakyat China (RRT) untuk Indonesia, Zhou Kan mengatakan beroperasinya Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebagai momen bersejarah dari kerjasama kedua negara.
“Sebagai proyek unggulan dan tanda Belt and Road antara China dan Indonesia, sejak awal pembangunannya, KCJB telah memberikan manfaat nyata bagi ekonomi dan kehidupan masyarakat kedua negara,” kata Zhou Kan dalam kegiatan yang sama.
Menurut perkiraan yang belum lengkap, kata Zhou Kan, KCJB telah menciptakan 51 ribu kesempatan kerja di Indonesia. Setelah beroperasi, industri pendukungnya akan menciptakan lebih dari 30 ribu kesempatan kerja.
Dijelaskan oleh Zhou Kan, dalam 10 tahun terakhir investasi China di Indonesia terus berkembang dan telah menjadi sumber investasi asing terbesar. Pada tahun 2022, investasi langsung China di berbagai sektor di Indonesia mencapai USD 21,5 miliar, menyumbang seperempat dari total investasi asing di Indonesia.
Kekhawatiran Jebakan Utang China
Nur Rachmat Yuliantoro, Staf pengajar pada Ilmu Hubungan Internasional di Univesitas Gadjah Mada, mengatakan terdapat 71 proyek BRI di Indonesia, dengan nilai investasi total mencapai $20,3 miliar, tetapi sebagian besar adalah pinjaman yang harus dikembalikan.
Berdasarkan AidData, total utang Indonesia kepada China mencapai $22,10 miliar per Maret 2022 atau sama dengan 5,35 persen dari keseluruhan utang luar negeri Indonesia yang mencapai $411,5 miliar. Kondisi ini, katanya, memunculkan kekhawatiran dan asumsi banyak orang bahwa Indonesia akan menghadapi krisis utang sehingga tidak bisa mengembalikan utang yang datang dari China.
“Tentu saja dari pihak China mereka akan mengatakan tidak mungkin ada jebakan utang, tetapi kita juga tetap harus berhati-hati karena tingkat keterbukaan dan akuntabilitas di balik investasi China ini juga masih belum jelas. Setidaknya begitulah yang saya peroleh dari sumber-sumber terbatas yang saya miliki,” kata Yuliantoro.
Ia menambahkan, Indonesia perlu mengevaluasi sungguh-sungguh dukungan keuangan dari China, agar dukungan itu tidak berbalik menjadi sesuatu yang membahayakan fundamental perekonomian Indonesia. [yl/ab]
Forum