BANGKOK —
Kekerasan itu menyebabkan komisi pemilihan umum negara itu mengimbau pemilihan umum yang direncanakan tanggal 2 Februari ditunda, tetapi pemerintah mengatakan penundaan hanya akan memicu bertambah banyak kekerasan.
Para pengunjuk rasa, dipimpin oleh kelompok-kelompok mahasiswa, menyerbu Stadion Olahraga di Bangkok tempat para calon yang akan maju dalam pemilihan itu mendaftarkan diri. Pengunjuk rasa itu dihadang oleh polisi, yang menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan mereka.
Komisi Pemilu mengatakan kekerasan lebih lanjut akan terjadi jika pemerintah berkeras tetap menyelenggarakan pemilu pada 2 Februari. Perdana Menteri Yingluck Shinawatra sebelumnya telah menolak seruan agar menunda pemilu itu. Dia mengusulkan pemilu awal menyusul aksi protes berminggu-minggu yang menuntutnya turun dan menyerahkan kekuasaan kepada sebuah dewan bukan hasil pemilihan.
Pemimpin oposisi Partai Demokrat Abhisit Vejjajiva mengatakan pemilu itu akan gagal mengakhiri perpecahan politik di negara itu.
"Masalah yang kita dengan pemilu tanggal 2 Februari adalah bahwa orang tidak lagi percaya pada partai-partai politik dan mereka merasa pemilu tersebut tidak akan berjalan adil dan tidak bisa dipercaya dan hasilnya tidak akan diterima oleh semua pihak terlepas dari siapa yang menang," urai Abhisit.
Pada hari Rabu Perdana Menteri Yingluck berusaha menanggapi tuntutan reformasi dengan mengumumkan pembentukan Dewan Reformasi Nasional. Dewan akan beranggotakan sekitar 2.000 perwakilan yang akan diambil dari berbagai aliran untuk mengkaji semua usul reformasi.
Tapi kelompok anti-pemerintah Komite Reformasi Demokratik Rakyat (PDRC) yang telah melancarkan aksi sejak bulan November telah menolak proposal itu.
Kota Bangkok telah dikepung oleh puluhan ribu demonstran anti-pemerintah dalam beberapa pekan terakhir menyerukan reformasi politik dan mengakhiri pengaruh kakak laki-laki Perdana Menteri Yingluck, Thaksin Shinawatra, yang tinggal di pengasingan untuk menghindari dua tahun penjara karena korupsi.
Kekerasan sekarang ini adalah yang paling parah sejak tahun 2010 ketika protes anti-pemerintah mengakibatkan 90 orang sipil dan militer tewas.
Para pengunjuk rasa, dipimpin oleh kelompok-kelompok mahasiswa, menyerbu Stadion Olahraga di Bangkok tempat para calon yang akan maju dalam pemilihan itu mendaftarkan diri. Pengunjuk rasa itu dihadang oleh polisi, yang menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan mereka.
Komisi Pemilu mengatakan kekerasan lebih lanjut akan terjadi jika pemerintah berkeras tetap menyelenggarakan pemilu pada 2 Februari. Perdana Menteri Yingluck Shinawatra sebelumnya telah menolak seruan agar menunda pemilu itu. Dia mengusulkan pemilu awal menyusul aksi protes berminggu-minggu yang menuntutnya turun dan menyerahkan kekuasaan kepada sebuah dewan bukan hasil pemilihan.
Pemimpin oposisi Partai Demokrat Abhisit Vejjajiva mengatakan pemilu itu akan gagal mengakhiri perpecahan politik di negara itu.
"Masalah yang kita dengan pemilu tanggal 2 Februari adalah bahwa orang tidak lagi percaya pada partai-partai politik dan mereka merasa pemilu tersebut tidak akan berjalan adil dan tidak bisa dipercaya dan hasilnya tidak akan diterima oleh semua pihak terlepas dari siapa yang menang," urai Abhisit.
Pada hari Rabu Perdana Menteri Yingluck berusaha menanggapi tuntutan reformasi dengan mengumumkan pembentukan Dewan Reformasi Nasional. Dewan akan beranggotakan sekitar 2.000 perwakilan yang akan diambil dari berbagai aliran untuk mengkaji semua usul reformasi.
Tapi kelompok anti-pemerintah Komite Reformasi Demokratik Rakyat (PDRC) yang telah melancarkan aksi sejak bulan November telah menolak proposal itu.
Kota Bangkok telah dikepung oleh puluhan ribu demonstran anti-pemerintah dalam beberapa pekan terakhir menyerukan reformasi politik dan mengakhiri pengaruh kakak laki-laki Perdana Menteri Yingluck, Thaksin Shinawatra, yang tinggal di pengasingan untuk menghindari dua tahun penjara karena korupsi.
Kekerasan sekarang ini adalah yang paling parah sejak tahun 2010 ketika protes anti-pemerintah mengakibatkan 90 orang sipil dan militer tewas.
