Para anggota Kongres AS sedang mempelajari proposal reformasi kepolisian nasional, sementara para pejabat lokal dan negara bagian mengumumkan langkah-langkah lainnya untuk mengubah pendanaan dan otorisasi untuk penggunaan kekuatan di departemen kepolisian mereka.
Komite Kehakiman DPR Rabu (10/6) dijadwalkan mendengar kesaksian Philonise Floyd, saudara George Floyd, lelaki kulit hitam yang kematiannya sewaktu dalam tahanan polisi memicu protes nasional untuk mendesak reformasi kepolisian. George Floyd tewas setelah seorang polisi menindih lehernya dengan lutut selama hampir sembilan menit.
Para saksi lainnya mencakup Kepala Kepolisian Houston Art Acevedo dan Vanita Gupta, mantan kepala Divisi Hak-hak Sipil di Departemen Kehakiman dan sekarang menjadi ketua dan CEO "The Leadership Conference on Civil and Human Rights".
Gupta menulis di Twitter bahwa ia akan memberi kesaksian mengenai perlunya kebijakan transformatif yang mendorong akuntabilitas, menata kembali keselamatan umum, dan menghormati martabat semua orang.
Fraksi Demokrat di DPR telah mengusulkan satu paket perombakan yang mencakup larangan melakukan racial profiling atau mengidentifikasi ciri-ciri tertentu tentang seseorang berdasarkan rasnya serta tindakan untuk mencekik atau mengunci leher, mempermudah gugatan terhadap polisi di pengadilan perdata dan membangun pusat data nasional yang melacak pelanggaran yang dilakukan petugas. Pemungutan suara mengenai hal tersebut direncanakan berlangsung bulan ini.
Pimpinan fraksi Republik di Senat telah menugaskan Senator Tim Scott memimpin penyusunan paket usulan mereka sendiri, suatu upaya yang kata Kepala Staf Gedung Putih Mark Meadows kepada para wartawan hari Selasa diharapkan akan berlangsung dalam waktu dekat.
Scott, hari Selasa (10/6) mengatakan ia akan mengadakan diskusi Produktif dengan para sejawatnya mengenai rencana itu dan mereka akan merilisnya dalam waktu dekat. Ia menyatakan berharap legislasi itu akan memberikan solusi yang sangat diperlukan.
Senator Lindsey Graham, yang memimpin Komite Kehakiman Senat, telah menetapkan dengar keterangan pekan depan mengenai penggunaan kekuatan oleh polisi.
Dengan kedua partai yang masing-masing menguasai Senat dan DPR, dan Presiden Donald Trump yang berulang kali menekankan tentang perlunya “hukum dan ketertiban” di tengah-tengah protes, kemungkinan besar kedua pihak tidak akan menyepakati semua proposal mereka. Tetapi ada kesamaan di antara kedua pihak, yakni tentang membuat pusat data pelanggaran oleh polisi. [uh/ab]
