Pada awal Desember 2023 wacana untuk menempatkan pengungsi Rohingya ke eks kamp Vietnam di Pulau Galang yang merupakan bagian dari kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, mencuat ke permukaan. Wacana itu muncul dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin sewaktu merespons soal gelombang kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia.
Salah satu warga di Pulau Galang yang mengaku bernama Sony -- dan enggan menyebutkan nama lengkapnya -- mengaku wacana soal pengungsi Rohingya yang akan ditempatkan di eks kamp Vietnam telah beredar luas di Pulau Galang, Pulau Rempang, dan bahkan secara luas di kota Batam. Namun wacana itu, menurutnya, ditentang keras oleh masyarakat yang berada di Pulau Galang.
“Prinsip dasar kami bicara kemanusiaan sah-sah saja, tapi kehadiran Rohingya kami sangat menolak,” ucap Sony saat ditemui VOA di Pulau Galang, Jumat (22/12).
Bukan tanpa alasan masyarakat Pulau Galang menolak tegas wacana itu. Sony menjelaskan saat ini situasi di Pulau Galang, Pulau Rempang, dan sekitarnya sedang tidak baik karena adanya konflik terkait penolakan penggusuran di kawasan tersebut.
“Dampak yang terjadi belakangan ini di wilayah Rempang, Galang, dan pulau-pulau sekitar belum terkendali signifikan. Kenapa mau datang lagi hal ini? Akan menambah beban dan masalah baru. Prinsip dasar kami itu,” jelasnya.
Menurut Sony, masyarakat di Pulau Galang dengan keras menolak penempatan pengungsi Rohingya di eks kamp Vietnam. Pemerintah pun diminta untuk memulangkan para pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia.
“Semua orang tahu Rohingya seperti apa. Kenapa harus di sini? Kenapa harus di Indonesia? Kalau berbicara anak Indonesia kami menolak. Apalagi masyarakat Rempang-Galang dengan tegas kami menolak. Itu prinsip dasar kami. Kami sudah mendiskusikan secara lanjut dengan seluruh elemen masyarakat yang ada di Rempang-Galang dengan tegas (menolak),” kata Sony.
Respons serupa juga dilontarkan masyarakat Pulau Galang lainnya, yakni Gunawan. Pria yang namanya hanya satu kata ini mengaku heran terkait wacana Ma’ruf Amin soal penempatan pengungsi Rohingya di Pulau Galang.
“Kami di sini belum ada koordinasi dari pemerintah pusat, kenapa tiba-tiba direkomendasikan ke sini. Tanggapan saya ya jelas, tidak terima,” ujar Gunawan.
Gunawan mengatakan apabila terealisasi, penempatan pengungsi Rohingya di Pulau Galang berpotensi menimbulkan kericuhan.
“Kita tidak tahu ke depannya bagaimana, cuma kalau saya lihat dari berita-beritanya jelas kami tidak setuju nanti bakal terjadi keributan di sini. Sementara kami yang di Rempang-Galang kami mau digeser, kenapa orang itu mau dimasukkan. Pasti bakal jadi konflik, masalahnya kami yang di tempat ini mau dipindahkan. Orang (Rohingya) itu mau dimasukkan. Pasti ada (kekhawatiran) bakal ribut,” katanya.
Ia sendiri menyarankan pemerintah untuk memikirkan ulang wacana penempatan pengungsi Rohingya itu.
“Kalau bisa dipikirkan lagi soalnya kita tahu masalah Rempang-Galang belum selesai. Datang lagi masalah baru nanti pasti bakal ricuh. Kalau bisa dipikirkan lagi sama pemerintah. Kalau ditanya ke kota pasti setuju. Bagaimana kami yang di sini?” tandas Gunawan.
Hal senada juga disampaikan Dewi Purwanti.
“Kami sempat baca berita dan mendengar isu-isunya seperti itu. Kami sebagai warga menolak karena pasti banyak dampak ke kita juga. Di Aceh saja masyarakat sudah mulai resah karena mereka yang ditempatkan di situ, apalagi kami,” ujarnya.
Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan wacana penempatan pengungsi Rohingya di Pulau Galang telah dibahas saat rapat dengan Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (Forkopimda).
“Pemkot Batam menunggu arahan dari pemerintah pusat,” katanya saat ditemui VOA, Kamis (21/12).
Rudy menjelaskan, Pemkot Batam siap mendukung apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat soal penempatan pengungsi Rohingya di Pulau Galang.
“Kalau itu sudah ada kami akan melakukan koordinasi dengan setiap lini yang berkaitan dengan pengungsi itu baik dari Forkopimda, kecamatan setempat, dan masyarakat yang ada di sana. Kami akan menyesuaikan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.
Berdasarkan data dari Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) jumlah pengungsi Rohingya yang masuk ke Provinsi Aceh pada 2023 mencapai 1.684 orang dan tersebar di beberapa titik, yaitu Sabang, Banda Aceh, Pidie, dan Lhokseumawe. [aa/ab]
Forum