Lebih dari 180 kelompok hak asasi manusia menyerukan boikot diplomatik Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 untuk memprotes pelanggaran Beijing terhadap ras dan etnis minoritas.
Koalisi Tibet minggu lalu menyerukan kepada pemerintah-pemerintah di dunia agar memboikot Olimpiade 2022 “untuk memastikan (olimpiade) tidak digunakan untuk membuat China semakin berani melakukan pelanggaran HAM dan tindakan keras yang mengerikan oleh pemerintah China terhadap perbedaan pendapat.”
Apa yang disebut sebagai boikot diplomatik itu akan melibatkan penarikan duta besar negara bersangkutan selama Olimpiade 2022 dan menangguhkan fungsi konsuler mulai 4-20 Februari.
Penyelenggara yakin aksi itu akan mengirim pesan ke Beijing. Seruan mereka disampaikan beberapa hari sebelum Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menekan diplomat senior China Yang Jiechi untuk pertanggungjawabannya atas pelanggaran hak asasi manusia, khususnya di Xinjiang, Tibet dan Hong Kong.
Menurut situs web Canada Global News, belasan anggota parlemen Kanada menandatangani surat terbuka yang menyerukan agar Olimpiade dipindahkan ke luar China.
Media yang dikendalikan pemerintah China, Global Times, menanggapi dengan sebuah tajuk rencana yang memperingatkan agar negara-negara tidak memboikot perhelatan olah raga itu dengan mengatakan, “China pasti akan membalas dengan keras.”
Sophie Richardson, direktur Human Rights Watch untuk China, mengatakan pesan itu sangat berbeda dari slogan “Beijing Menyambut Anda” ketika negara itu menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Panas 2008.
“Jika pemerintah China menghabiskan banyak energi untuk mengakhiri pelanggaran HAM seperti halnya untuk propaganda yang tidak bersahabat, mungkin diskusi tentang boikot akan memudar,” katanya kepada VOA melalui email.
Saat ini, pendirian resmi Komite Olimpiade Internasional adalah OIC hanyalah badan olahraga yang tidak terlibat dengan politik. [lt/em]
