Sekjen PBB Antonio Guterres, Rabu (24/6) memperingatkan bahwa situasi Israel-Palestina sekarang ini menghadapi suatu momen penting terkait rencana aneksasi oleh Israel.
“Jika diberlakukan, aneksasi akan merupakan pelanggaran paling serius terhadap hukum internasional, sangat merusak prospek solusi dua negara dan mengurangi kemungkinan dimulainya kembali perundingan,” kata Guterres dalam pertemuan di Dewan Keamanan PBB. “Saya meminta pemerintah Israel untuk meninggalkan rencana aneksasinya.”
Pemerintah koalisi baru Israel, yang dilantik satu bulan silam dan dipimpin oleh PM Benjamin Netanyahu, menyatakan berencana untuk memulai aneksasi itu sedini Rabu pekan depan terhadap sekitar 30 persen wilayah Tepi Barat. Aneksasi itu, seperti yang dibeberkan dalam rencana perdamaian yang diajukan pemerintahan Presiden AS Donald Trump, akan mencakup permukiman-permukiman Israel dan daerah-daerah yang penghuni utamanya adalah warga Palestina. Rencana pemerintah itu tidak mendapat dukungan penuh dari masyarakat Israel.
Guterres menegaskan kembali bahwa resolusi permanen terhadap konflik yang telah berlangsung puluhan tahun itu harus sesuai dengan hukum internasional, relevan dengan resolusi-resolusi PBB dan perjanjian bilateral.
Ia menyatakan akan terus berbicara secara konsisten menentang langkah-langkah sepihak apapun yang akan merongrong perdamaian dan merusak peluang untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina melalui perundingan.
Guterres berbicara pada diskusi bulanan mengenai konflik itu di Dewan Keamanan, yang diselenggarakan secara virtual. Pertemuan langsung di kompleks PBB di New York dihentikan sementara karena wabah COVID-19.
Utusan Sekjen PBB untuk Timur Tengah bergabung dalam diskusi itu dari Yerusalem. Nickolay Mladenov mengatakan solusi dua negara tidak boleh dilemahkan dan bahwa harus ada kesempatan untuk berdiplomasi. Ia mendesak agar segera dimulai kembali dialog tanpa prasyarat antara kelompok yang dikenal sebagai Kuartet Timur Tengah (AS, Rusia, Uni Eropa dan PBB) dan pimpinan Palestina, Israel dan para pemangku kepentingan di kawasan.
“Jendela masih tertutup, tetapi masih ada waktu untuk menghindari kekacauan,” kata Mladenov. “Perlu upaya terpadu oleh seluruh pemangku kepentingan dan kemauan untuk mengambil risiko politik guna mencapai perdamaian,” lanjutnya.
Pertemuan hari Rabu berlangsung menjelang kemungkinan berlangsungnya aneksasi itu dan mengundang partisipasi yang tinggi. Sekjen Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit, dijadwalkan berpidato di Dewan, selain menteri-menteri luar negeri dari enam dari 15 negara anggota Dewan. Menteri Luar Negeri Palestina Riad Al-Malki dan Duta Besar Israel untuk PBB juga berpartisipasi dalam pertemuan itu. [uh/ab]
