PBB mengatakan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres menentang referendum kemerdekaan yang direncanakan digelar pada 25 September oleh warga etnis Kurdi di bagian utara Irak.
Jurubicara PBB Stephane Dujarric hari Minggu (17/9) mengatakan, Guterres percaya keputusan sepihak untuk menggelar referendum sekarang akan mengurangi kebutuhan mengalahkan kelompok ekstremis ISIS.
Ia mengatakan kepala PBB percaya, referendum juga akan mengurangi rekonstruksi wilayah-wilayah yang direbut kembali dan pemulangan secara aman lebih dari tiga juta orang yang mengungsi akibat ISIS.
Dujarric menambahkan, Guterres menghormati kedaulatan, integritas, dan kesatuan wilayah Irak, dan percaya bahwa semua masalah antara pemerintah federal dan pemerintah wilayah Kurdistan seharusnya diselesaikan melalui dialog dan kompromi.
Ia mengatakan, Guterres meminta pemimpin Irak agar menghadapi masalah itu dengan “sabar dan menahan diri”.[ka]
