Laporan baru PBB mendapati badan dunia itu gagal memenuhi tanggungjawabnya terhadap Sri Lanka, termasuk melindungi ribuan warga sipil yang tewas dalam tahap akhir perang saudara di negara itu.
Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon hari Rabu mengatakan, temuan panel tentang kegagalan PBB itu "berdampak mendalam bagi tugas kita di seluruh dunia, dan saya bertekad, PBB memetik pelajaran yang tepat dan melakukan yang terbaik untuk mendapat kepercayaan dari orang-orang di dunia, terutama yang terjebak konflik yang meminta bantuan PBB."
Perang saudara di Sri Lanka yang berlangsung 25 tahun berakhir Mei 2009 dengan kekalahan pemberontak Macan Tamil. Panel PBB mengatakan pihaknya menemukan bukti kemungkinan kejahatan perang dalam tahap akhir konflik itu, termasuk dugaan pembunuhan warga sipil akibat penembakan militer yang sangat luas dan tanpa pandang bulu terhadap rumahsakit dan fasilitas kemanusiaan lainnya. Pemerintah membantah tuduhan tersebut.
Panel pakar yang dibentuk Sekjen PBB itu mendapati “beberapa lembaga dan individu PBB gagal memenuhi mandat melindungi orang, kurang melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pemerintah, dan menekan upaya pelaporan oleh staf mereka di lapangan."
Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon hari Rabu mengatakan, temuan panel tentang kegagalan PBB itu "berdampak mendalam bagi tugas kita di seluruh dunia, dan saya bertekad, PBB memetik pelajaran yang tepat dan melakukan yang terbaik untuk mendapat kepercayaan dari orang-orang di dunia, terutama yang terjebak konflik yang meminta bantuan PBB."
Perang saudara di Sri Lanka yang berlangsung 25 tahun berakhir Mei 2009 dengan kekalahan pemberontak Macan Tamil. Panel PBB mengatakan pihaknya menemukan bukti kemungkinan kejahatan perang dalam tahap akhir konflik itu, termasuk dugaan pembunuhan warga sipil akibat penembakan militer yang sangat luas dan tanpa pandang bulu terhadap rumahsakit dan fasilitas kemanusiaan lainnya. Pemerintah membantah tuduhan tersebut.
Panel pakar yang dibentuk Sekjen PBB itu mendapati “beberapa lembaga dan individu PBB gagal memenuhi mandat melindungi orang, kurang melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pemerintah, dan menekan upaya pelaporan oleh staf mereka di lapangan."