Pemerintah berupaya mendorong perkembangan sektor petrokimia dengan pembangunan pabrik baru untuk menekan impor bahan baku yang membebani cadangan devisa, kata Amien Sunaryadi, Ketua Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di Yogyakarta, Rabu (25/4).
Petrokimia adalah bahan kimia yang diperoleh dari pengolahan minyak dan gas bumi. Sektor ini merupakan penyedia bahan baku untuk sejumlah industri, seperti kosmetik, deterjen pembersih, lem perekat, plastik dan berbagai bahan dalam konstruksi sipil hingga obat-obatan dan pupuk untuk pertanian. Meski memegang peranan demikian besar, petrokimia belum menjadi industri utama di Indonesia. Hanya 10 persen bahan baku industri ini yang dihasilkan di dalam negeri.
Menurut Amien, selain PT Pertamina, hanya ada satu perusahaan swasta petrokimia yang bagus di Indonesia.Untuk itu, pembangunan kilang baru oleh Pertamina, juga langsung diintegrasikan dengan kebutuhan sektor petrokimia.
“SKK Migas mengajak perusahaan hulu Migas yang mengasilkan gas, untuk memikirkan gasnya juga dipakai untuk petrokimia. Sekarang ini kebanyakan gas itu dipakai untuk listrik, industri dan ekspor,” kata Amien, yang berbicara dalam Forum Fasilitas Produksi Migas 2018 (FFPM 2018), di Yogyakarta.
Baca: Lifting Migas 2017 Tidak Mencapai Target APBNP
FFPM adalah forum yang mempertemukan pemerintah, sektor swasta minyak dan gas, dan para ahli di bidang terkait. Mereka bertemu untuk membicarakan berbagai isu terkait regulasi pemerintah, perkembangan teknologi dan program serta target yang dicanangkan di tahun mendatang.
Membangun industri petrokimia, kata Amien Sunaryadi, memang harus memenuhi sejumlah persyaratan. Lokasi pabriknya harus benar-benar tepat, didukung oleh sarana jalan yang cukup, dermaga kapal yang memadai, dan sumber air yang dekat.
Menurut catatan Kementerian Perindustrian, setidaknya ada tiga investasi yang akan segera dilakukan dalam sektor ini. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, produsen petrokimia nasional, menyiapkan dana $6 miliar hingga 2021 untuk peningkatan kapasitas produksi. Investor asal Korea Selatan, Lotte Chemical Titan menjanjikan menanam investasi hingga $4 miliar dan industri asal Thailand, Siam Cement Group (SCG), akan membangun fasilitas produksi dengan anggaran $600 juta.
Indonesia memiliki potensi cadangan minyak 7,5 miliar barrel, gas 150 triliun kaki kubik, serta cadangan batu bara 30 miliar ton. Namun, sumber daya itu mayoritas langsung diekspor tanpa diolah industri hilir. Disinilah perlunya pengembangan sektor petrokimia, agar mampu memberikan nilai tambah bagi sumber daya alam itu.
Pemenuhan Bahan Baku
Direktur Eksekutif Ikatan Ahli Fasilitas Produksi Migas Indonesia (IAFPMI) Edwin Badrusomad menjelaskan, forum pertemuan di Yogyakarta kali ini fokus pada upaya menyelesaikan permasalahan terkait pemenuhan bahan dasar industri petrokimia.
Industri petrokimia, kata Edwin, adalah bisnis yang menjanjikan. Jika tidak banyak perusahaan dalam negeri yang terlibat di dalamnya, tentu ada sesuatu yang harus diselesaikan. Karena itu, forum pertemuan ini akan menyatukan pandangan pemerintah, perusahaan migas, kontraktor dan pemasok industri ini agar memahami persoalan bersama. Pemerintah diharapkan kemudian melahirkan regulasi yang mendukung, sedang swasta mampu bergerak di tengah dinamisnya sektor Migas.
Baca: Pertamina Jajaki Pengelolaan Blok Migas Baru di Aljazair
Terkait industri petrokimia, pemerintah telah memiliki satu suara untuk mendukung dan tidak hanya diserahkan begitu saja kepada SKK Migas.
“Bukan hanya SKK Migas, seluruh kementerian mendukung usaha-usaha untuk memperpanjang rantai hilirisasi dari gas, kita tidak saja menjual gas, tetapi rantainya diperpanjang, misalnya untuk pupuk, amoniak, metanol, sampai polietilena dan polipropilena bukan SKK saja, Kementerian Perindustrian juga masuk dan Kementerian Perekonomian juga mendukung,” kata Arcandra Tahar, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yang juga turut hadir dalam forum tersebut.
“Industri hilir petrokimia adalah salah satu industri dengan tingkat demand yang tinggi. Ini seharusnya menjadi satu peluang bagi industri migas sebagai pensuplai. Potensi ini sebuah market yang harus dikembangkan,” kata Edwin.
Proyek Hulu Migas
Pemerintah sendiri telah menetapkan 50 lima puluh proyek hulu Migas dalam sepuluh tahun ke depan. Seluruh proyek tersebut memiliki total kapasitas produksi 84.700 barel per hari (bph) minyak bumi dan 6.100 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd) gas bumi.
“Dukungan seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar proyek-proyek tersebut dapat berproduksi tepat waktu dan berkontribusi bagi produksi Migas nasional,” kata Amien Sunaryadi menambahkan.
Total investasi seluruh proyek tersebut sekitar $11,93 miliar atau sekitar Rp 160 triliun.
Tantangan Teknologi Energi
Berbicara dalam forum ini, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar, mengungkapkan Indonesia menghadapi tantangan dalam perkembangan teknologi bidang energi.
Tantangan yang paling mendesak adalah soal energi baru terbarukan (EBT). Terkait EBT ini, menurut Archandra, tantangannya adalah di sistem komersialisasi, jenis EBT yang layak dikembangkan, teknologi dan kesiapan sumber daya manusia.
Arcandra mengaku Indonesia kadang terlambat dalam menyesuaikan aturan dengan perkembangan teknologi. Komunikasi pembuat regulasi dengan pelaku industri juga tidak terjalin baik. Karena itulah, salah satu fokus pemerintah mulai tahun ini adalah pembangunan SDM sektor migas agar pemerintah dan swasta memiliki pemahaman yang sama.
