Perseteruan antara kelompok partai Republik dan Partai Demokrat terus berlanjut tiga bulan lebih sedikit setelah Presiden Trump dilantik. Kini kedua partai sibuk membahas apa yang disebut sebagai “nuclear option” atau “perang nuklir” untuk menggolkan calon hakim Mahkamah Agung yang diajukan oleh Presiden Trump. Perang nuklir apakah yang dimaksud?
Dalam tahun terakhir masa jabatannya, Presiden Barack Obama mengajukan Merrick Garland sebagai calon hakim Mahkamah Agung untuk mengisi lowongan yang diakibatkan kematian hakim Antonin Scalia yang meninggal lebih dari setahun yang lalu.
Tapi Partai Republik dalam Senat, yang ketika itu dikuasai Partai Demokrat tidak mau mengadakan sidang konfirmasi untuk mengukuhkan pencalonannya, dan bahkan tidak ingin membahas hal itu sama sekali.
Kini, setelah partai Republik menjadi mayoritas, giliran partai Demokrat yang menolak pencalonan Neil Gorsuch sebagai hakim Mahkamah Agung, sehingga partai Republik tidak punya pilihan selain mengubah “aturan main” untuk meloloskan Gorsuch. Inilah yang disebut sebagai “opsi nuklir”.
Mengapa partai Republik ingin adu kuat dengan menggunakan “opsi nuklir” ini? Karena ke-9 hakim Mahkamah Agung punya jabatan seumur hidup, dan partai yang menguasai pengadilan tertinggi di Amerika itu bisa menentukan garis politik negara untuk jangka panjang.
Komposisi Mahkamah Agung saat ini adalah empat hakim yang ditunjuk Presiden partai Republik dan empat lainnya pilihan presiden Partai Demokrat. Karena itu hakim agung yang ke-9 akan sangat menentukan arah politik Mahkamah Agung untuk masa depan.
Presiden Donald Trump, kemungkinan bisa lebih memperkuat Mahkamah Agung itu dengan mengangkat hakim lain yang konservatif, mengingat ada tiga Hakim agung yang sudah berusia di atas 78 tahun. Dua dari tiga hakim itu, Stephen Breyer, kini 78 tahun, dan Ruth Bader Ginsburg, 83 tahun, ditunjuk oleh Presiden Clinton dari Partai Demokrat.
Partai Republik akan menggunakan “opsi nuklir” itu untuk mengalahkan partai Demokrat yang mungkin akan menggunakan teknik “filibuster” untuk menjegal pencalonan Gorsuch. “Filibuster” adalah mekanisme dalam Senat dimana partai oposisi bisa menghabiskan waktu sidang dengan pidato-pidato yang berkepanjangan, sehingga agenda legislatif tidak bisa selesai pada waktunya.
Peraturan yang ada sekarang, mensyaratkan Partai Republik harus bisa mengumpulkan 60 dari ke-100 anggota Senat untuk bisa menggolkan pencalonan Gorsuch. Tapi, karena Partai Demokrat berhasil menghimpun 42 Senator yang menentangnya, partai Republik bisa mengubah aturan main dengan menentukan bahwa pencalonan hakim Gorsuch hanya membutuhkan suara mayoritas sederhana, yaitu 51 suara untuk dikukuhkan.
Istilah “opsi nuklir” digunakan untuk menggambarkan “perang nuklir” yang dampaknya bisa dirasakan puluhan atau bahkan ratusan tahun ke depan. [ii]
