Pemimpin Senat Amerika Mitch McConnell mengatakan, kelompok partai Republik tidak menutup kemungkinan adanya saksi-saksi yang akan dipanggil dalam persidangan pemakzulan Presiden Trump yang akan diadakan bulan depan. McConnell mengatakan kepada stasiun TV Fox News hari Senin, “Seperti saya katakan sebelumnya, marilah kita perlakukan kasus ini seperti kita memperlakukan kasus pemakzulan Presiden Clinton dulu. Ini demi keadilan,” katanya.
Hari Rabu minggu lalu, kelompok partai Demokrat yang menguasai DPR Amerika sepakat mengesahkan dua Pasal Pemakzulan atas Donald Trump, sehingga ia menjadi presiden ketiga yang terkena proses itu dalam sejarah Amerika.
Trump dituduh menyalah-gunakan kekuasaan untuk kepentingan politiknya sendiri, dan menghalangi usaha Kongres untuk menyelidiki tingkah lakunya.
Tuduhan itu bermula dari percakapan telpon yang diadakan Trump bulan Juli lalu dengan Presiden Ukraina, dimana Trump minta diadakannya penyelidikan atas salah satu saingan politiknya yang utama, mantan wakil presiden Joe Biden.
Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan ia tidak akan mengirim kedua pasal pemakzulan itu kepada Senat ataupun menunjuk jaksa-jaksa penuntut umum sampai Senat sepakat tentang peraturan yang akan dilaksanakan dalam proses itu.
Senat tidak bisa memulai persidangan sampai badan itu menerima secara resmi pasal-pasal pemakzulan dari DPR.
Presiden Trump hari Senin kembali mendamprat Pelosi dengan mengatakan lewat Twitter, “ia akan mengadakan sidang yang paling tidak adil dalam sejarah Kongres Amerika, dan kini ia merengek supaya Senat mengadakan sidang yang adil, dan dengan begitu melanggar semua peraturan. Ia pernah kalah dalam Kongres dan ia akan kalah lagi!,” kata Trump.
Trump berkeras bahwa ia tidak melakukan kesalahan apapun ketika mendesak Ukraina untuk menyelidiki salah satu penantang utamanya dalam pemilu tahun depan, mantan wakil presiden Joe Biden dan putranya, Hunter yang pernah bekerja untuk sebuah perusuhan gas alam Ukraina.
Trump juga minta diadakan penyelidikan atas teori yang sudah dibantah bahwa Ukraina, dan bukan Russia yang mengadakan campur tangan dalam pemilihan presiden tahun 2016.
Trump minta diadakannya penyelidikan atas Biden sambil ia menahan pencairan bantuan militer berjumlah 391 juta dollar bagi Ukraina untuk membantu negara itu melawan separatis pro-Russia di Ukraina bagian timur.
Trump akhirnya mencairkan bantuan itu bulan September, tanpa Zelensky melancarkan penyelidikan atas Biden dan putranya. Kata pihak Republik, ini adalah bukti bahwa Trump tidak terlibat dalam kasus yang ramai disebut sebagai quid pro quo, yaitu minta bantuan dengan janji akan memberikan sesuatu sebagai imbalannya.
Trump berulang kali mengatakan bahwa percakapan telopnnya dengan Zelinsky itu “sempurna” dan ia minta bantuan Ukraina untuk kepentingan Amerika dan bukan kepentingan pribadinya. [ii/jm]
