Menteri Keamanan Dalam Negeri Kirstjen Nielsen, Rabu (21/3), bersaksi di hadapan para senator bersama pendahulunya Jeh Johnson, Menteri Keamanan Dalam Negeri pada era Presiden Barack Obama. Ini adalah bagian upaya Komisi Intelijen Senat untuk menjaga keamanan pemilu setelah agen-agen Rusia menyasar sistem pemilu di 21 negara bagian menjelang pemilu 2016.
"Bukan saja ini sangat mendesak bagi Departemen Keamanan Dalam Negeri, seperti diketahui kami menggunakan tidak saja sumber daya luar biasa untuk memberikan dukungan apa saja yang diminta negara bagian, tetapi kami juga memprioritaskan upaya pemilu dan penilaian risiko serta kerentanan bagi mitra kita dan pemerintah negara bagian dan lokal dalam semua sektor infrastruktur penting lainnya," kata Menteri Kirstjen Nielsen.
Para senator pada panel itu mengecam kedua pemerintahan karena tidak bergerak cepat untuk membendung ancaman Rusia, dan melancarkan kecaman lagi dalam sidang dengar keterangan pada Rabu itu.
"Ancaman itu nyata. Sangat mendesak untuk bertindak. Pemerintah perlu meningkatkan upayanya. Mungkin yang paling penting adalah kita memerlukan seorang presiden yang mengakui seriusnya ancaman ini dan memimpin upaya seluruh masyarakat untuk memperkuat pertahanan kita dan melindungi masyarakat kita dari campur tangan jahat Rusia,” kata Mark Warner, seorang senator dari Partai Demokrat.
Baca: Komisi Senat Intelijen Akan Minta Kesaksian Menteri Keamanan Dalam Negeri AS
“Fakta bahwa presiden bahkan tidak mengangkat topik keamanan pemilu kita ketika ia menelpon Vladimir Putin untuk mengucapkan selamat atas kemenangannya dalam pemilu yang sudah direkayasa, saya kira sangat meresahkan," kata Warner menambahkan.
Susan Collins, senator Partai Republik dari Maine mengecam pernyataan pembukaan Menteri Dalam Negeri Nielsen, yang menyebut serangkaian upaya yang telah diumumkan Departemen Dalam Negeri.
"Saat ini, kita tahu pasti bahwa orang-orang Rusia sangat gigih dalam upayanya, dan upaya itu terus berlangsung. Tapi dari pernyataan Anda, saya tidak tidak mendengar rasa urgensi untuk mengatasi masalah ini," kata Susan Collins.
Komunikasi dan pembagian informasi intelijen pemerintah federal menjadi keprihatinan utama di kalangan para pejabat pemilihan negara bagian dan lokal. Para pejabat itu mengeluh pemerintah federal memerlukan waktu hampir setahun untuk memberi tahu mereka apakah negara bagian mereka telah ditarget para peretas Rusia.
Collins yang bersama anggota lain komite itu mengajukan RUU untuk meningkatkan keamanan siber pemilu, juga menekan mantan menteri dalam negeri Jeh Johnson, dengan menanyakan apakah ia seharusnya mengeluarkan peringatan lebih keras pada 2016, ketika jelas Rusia berusaha mengganggu sistem pemilu.
Selasa (20/3), anggota komisi dari kedua belah partai mengatakan upaya pemerintah untuk melindungi pemilihan negara bagian dan lokal dari serangan siber Rusia belum cukup. [my/ds]
