Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), tahun depan, berpeluang melangsungkan pembahasan yang sulit mengenai bagaimana menangani ekspansi China di Laut China Selatan yang disengketakan sewaktu Filipina, salah satu saingan utama maritim Beijing, menjadi ketua bergilir organisasi itu dan memiliki wewenang untuk menetapkan agenda tahun 2017.
Presiden Rodrigo Duterte, yang akan mewakili Filipina mengetuai ASEAN, memerintah negara yang terlibat pertikaian sengit dengan China sejak 2012 setelah pendahulunya memperkarakan Beijing di Mahkamah Internasional dan memperoleh keputusan yang menentang klaim Beijing di perairan itu.
Pada masa lalu, menurut Tim Johnston, direktur program Asia di International Crisis Group, para pemimpin ASEAN umumnya menjauhkan diri dari masalah itu dengan tidak memasukannya dalam agenda pembicaraan. Jika pemerintah Duterte mencantumkan hal itu dalam agenda pembicaraan, negara-negara yang memiliki klaim yang tumpang tindih dengan Beijing di Laut China Selatan akan angkat bicara.
Johnston mengatakan, tentangan tegas ASEAN mengenai Laut China Selatan akan mendorong Beijing mempertimbangkan kembali aktivitasnya di perairan yang disengketakan dengan beberapa anggota blok itu. Namun, kevakuman sikap akan memberi China keyakinan dan mendorong negara itu mengirim sinyal ke AS untuk tidak ikut campur. AS selama ini dipandang sebagai pelindung negara-negara kecil yang memiliki klaim bertentangan dengan China.
Meski demikian, hingga kini belum jelas bagaimana kelak sikap Filipina di ASEAN. Departemen Luar Negeri Filipina, dalam situsnya, mengatakan, keamanan dan kerjasama maritim adalah salah satu dari enam prioritas utama Duterte pada tahun 2017. Namun di KTT Asia Timur, menurut Asia Foundation, September lalu, presiden tersebut menghindar untuk tidak menyampaikan kecaman terhadap China menyangkut sengketa maritim. Duterte bahkan belakangan juga dikabarkan, berusaha memperbaiki hubungan dengan China .[ab/as]
