Parlemen Kosovo melakukan pemungutan suara untuk mengubah dan memperluas pasukan keamanannya yang bersenjata ringan menjadi militer yang dilengkapi senjata berat, langkah yang didukung Amerika tetapi ditentang Serbia, negara tetangganya.
Menteri Luar Negeri Serbia Ivica Dacic menanggapi dengan mengatakan Beograd akan meminta pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB mengenai pemungutan suara itu. Ia menyebutnya "ancaman paling langsung terhadap perdamaian dan stabilitas di kawasan."
Presiden Serbia, Aleksandar Vucic, hari Kamis (13/12) mengatakan, Kosovo, bekas provinsi Serbia, tidak berhak membentuk militer. Pemerintah Serbia tidak mengakui Kosovo sebagai negara merdeka.
Rencana yang disetujui hari Jumat itu akan meningkatkan pasukan keamanan beranggota 3.000 personil menjadi militer dengan 5.000 tentara dengan lebih dari 3.000 tentara cadangan.
Didominasi mayoritas etnis Albania, Republik Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan dari Serbia pada tahun 2008 dan membentuk pemerintahan independen yang tidak diakui secara universal. Amerika, Uni Eropa, Inggris, dan bekas koloninya, Kanada dan Australia adalah di antara pemerintah yang mengakui Kosovo sebagai negara merdeka.
NATO mempertahankan pasukan pemelihara perdamaian di Kosovo sejak Perang Kosovo 20 tahun lalu yang menyebabkan kemerdekaan. Tetapi hari Jumat, ketua NATO Jens Stoltenberg mengkritik langkah untuk membentuk militer tersebut. (ka)
