Tersangka korupsi kasus kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Setya Novanto telah mengirimkan surat pengunduran diri sebagai Ketua DPR kepada Fraksi Partai Golkar. Dalam surat itu, Setya Novanto juga menunjuk Azis Syamsuddin sebagai penggantinya .
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, kepada VOA, Senin (11/12), menilai penunjukan yang dilakukan Setya Novanto itu tidak mempunyai arti apa-apa. Menurut dia, itu hanya merupakan strategi Setya Novanto yang ingin menunjukan bahwa dirinya masih punya kuasa.
Lucius juga mengatakan Setya Novanto sudah tidak memiliki legitimasi untuk menunjuk siapapun termasuk Azis Syamsuddin untuk menjadi Ketua DPR. Setya, lanjut Lucius, telah mengundurkan diri sebagai Ketua DPR. Di Partai Golkar Sendiri tambahnya posisi ketua umumnya telah diserahkan kepada Idrus Marham. Idrus Marham sekarang ini merupakan Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar.
Tidak ada keharusan, kata Lucius, bagi DPR untuk mengikuti keinginan Setya Novanto.
“Posisi di Partai Golkar sendiri sudah diserahkan kepada Idrus Marham oleh Setya Novanto. Saat ini, dia (Novanto) di partai tidak punya kewenangan untuk membuat keputusan sejak dia menyerahkan, walaupun hanya jabatan sementara waktu kepada Idrus Marham. Dengan demikian tidak alasan untuk mengangap serius perintah dari Setya Novanto itu karena tidak ada dasar sama sekali. Saya kira secara etis juga sulit memahami apalagi menerima permintaan dari seseorang yang jelas-jelas merongrong kewibawaan dan kehormatan DPR,” kata Lucius menjelaskan.
Apabila DPR tetap mengesahkan Azis Syamsuddin sebagai ketua DPR, menurut Lucius, hal itu akan sangat merusak citra DPR di masyarakat.
“Kalau DPR tetap memproses ini akan membuat DPR semakin terpuruk. Orang akan semakin tidak pecaya bahkan bisanyaris kehilangan kepercayaan penuh dari rakyat,” ujar Lucius.
Langkah Setya itu jugamendapatkan penolakan dari sejumlah senior dan kader dari Partai Golkar. Salah satunya adalah Airlangga Hartarto. Dia menilai penunjukan Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Golkar initidak sesuai dengan prosedur yang ada dalam Partai Golkar.
Menurut aturan yang ada dalam partainya menyebutkan bahwa DPP adalah badan pelaksana tertinggi yang keputusannya diambil secara kolektif sehingga tidak boleh mengambil keputusan sendiri.
Hasil rapat pleno 20 November lalu menyebutkan bahwa pengangkatan Ketua DPR pengganti Setya dibicaralam dalam forum yang sama, setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan status tersangkanya dalam gugatan praperadilan.
“Apalagi dalam agenda yang begitu besar yaitu mengenai ketua DPR. Nah itu, harus dipertontonkan kepada publik bahwa wibawa dari kelembagaan ini jangan dikooptasi oleh keputusan-keputusan yang sifatnya dadakan. Saya masih percaya pimpinan-pimpinan DPR dan fraksi-fraksi DPR bisa melihat secara jernih,” kata Airlangga.
Ketua DPP Partai Golkar, yang juga Ketua Badan Anggaran DPR Azis Syamsuddin, menyatakan siap untuk menggantikan Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Menurutnya Setya Novanto hingga saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, untuk itu lanjutnya Setya berhak mengambil keputusan atas nama DPP Partai Golkar.
Penggantian Ketua Umum Partai Golkar harus dilakukan melalui Munaslub, sementara Idrus Marham ditunjuk sementara sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar.
