Presiden Sri Lanka Mahinda Rajapaksa mengesampingkan usulan PBB mengenai pembentukan sebuah panel penasihat untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di negara itu dengan menyatakannya sebagai “tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan.”
Rajapaksa mengatakan langkah tersebut dapat dianggap sebagai campur tangan dalam kampanye menjelang pemilihan umum bulan April di Sri Lanka.
Ia juga menyebut tuduhan pelanggaran HAM merupakan pernyataan-pernyataan tidak benar oleh simpatisan pemberontak Macan Tamil dan LSM-LSM yang punya agenda tertentu. Rajapaksa berkomentar demikian dalam sebuah pernyataan hari Sabtu.
Sebelumnya, ia berbicara melalui telepon pada hari Jumat dengan Sekjen PBB Ban Ki-moon yang mengisyaratkan niat membentuk sebuah panel pakar, yang akan memberi saran kepada Sekjen PBB mengenai kemungkinan tindakan sehubungan dengan isu-isu pertanggungjawaban terkait Sri Lanka.
Kelompok-kelompok HAM menuduh Sri Lanka menembaki warganya secara membabi buta dalam perangnya untuk menumpas separatis Tamil.
