Sebulan setelah mengajukan permohonan keanggotaan penuh PBB, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mendapat kemenangan kecil berupa keanggotaan penuh pada salah satu badan PBB, UNESCO yang berkantor pusat di Paris.
Para delegasi menyetujui keanggotaan Palestina dalam UNESCO lewat pemungutan suara, dimana suara yang setuju 107 dan yang menolak 14 suara. 52 negara abstain. Israel dan Amerika menolak. Negara-negara Arab membantu memenangkan pemungutan suara itu menyusul permohonan yang diajukan Menlu Palestina Riyad Al-Maliki kepada UNESCO. Perancis dan Rusia juga mendukung keanggotaan Palestina.
Menlu Al-Maliki mengatakan suara bagi Palestina adalah suara untuk kebenaran-untuk keadilan dan masa depan. Tetapi Duta Besar Amerika untuk UNESCO, David Killion, mengatakan keanggotaan Palestina dalam UNESCO akan menyulitkan dukungan Amerika bagi UNESCO.
“Satu-satunya jalan bagi berdirinya negara Palestina adalah lewat perundingan langsung dengan Israel. Tidak ada jalan pintas dan kami percaya upaya seperti yang kami saksikan hari ini tidak akan berhasil," tukas Killion.
Beberapa anggota parlemen Amerika telah mengancam akan memotong sekitar 60 juta dolar dana tahunan bagi UNESCO isu atas keanggotaan Palestina itu.
Tetapi, pengamat Timur Tengah Nadim Shehadi pada lembaga kebijakan Chatham House di London tidak percaya itu akan terjadi. Daripada mengulur-ulur proses perdamaian Timur Tengah, dia percaya pemungutan suara itu dan beberapa upaya Palestina yang lebih besar lainnya untuk mendapat pengakuan PBB-mungkin akan mendorong keanggotaan itu.
“Dalam pandangan saya, permohonan keanggotaan PBB, bisa mengakibatkan perubahan proses perdamaian. Dengan menghindari terjadinya kebuntuan mengenai status Palestina dan pada dasarnya mendorong kemajuan," ujar Shehadi.
Shehadi percaya kebangkitan dunia Arab di kawasan tersebut juga akan mempercepat hal itu. “Perkiraan saya, rakyat Arab ingin menyelesaikan masalah itu dan bergerak maju. Konflik Israel Palestina telah berlangsung terlalu lama," tambahnya.
Dewan Keamanan PBB akan mengambil langkah lebih lanjut mengenai permohonan keanggotaan Palestina bulan November ini.