Warga di kawasan Abyei yang sama-sama diklaim Sudan dan Sudan Selatan telah memutuskan untuk menjadi bagian dari Sudan Selatan, meskipun pemerintah kedua negara itu tidak mengakui pemungutan suara itu.
Hasil dari referendum tidak resmi itu, dirilis Kamis, menunjukkan, mayoritas besar kelompok etnik Ngok Dinka di kawasan itu mendukung aliansi dengan Sudan Selatan.
Meski Demikian, kelompok etnik besar lainnya di kawasan itu, Misseriya, tidak berpartisipasi dalam pemungutan suara itu. Para pemimpin Misseriya, yang bersekutu dengan Sudan, mengatakan, mereka tidak akan mengakui hasil itu.
Anggota Komisi Tinggi Referendum Abyei, Zachariah Deng Majok, mengatakan kepada VOA, Kamis, lebih dari 99 persen suara memilih Sudan Selatan dalam referendum tiga hari yang dimulai Minggu.
Hanya 12 dari hampir 65 ribu suara yang mendukung bergabung dengan Sudan.
Status kawasan Abyei yang memiliki luas 10 ribu kilometer persegi tidak jelas sejak penandatanganan kesepakatan perdamaian tahun 2005 yang mengakhiri 20 tahun perang saudara di Sudan yang dulunya bersatu. Kawasan Abyei diminati kedua negara karena cadangan minyaknya dan lahannya yang subur. Abyei saat ini berada dalam pemerintahan PBB.
Hasil dari referendum tidak resmi itu, dirilis Kamis, menunjukkan, mayoritas besar kelompok etnik Ngok Dinka di kawasan itu mendukung aliansi dengan Sudan Selatan.
Meski Demikian, kelompok etnik besar lainnya di kawasan itu, Misseriya, tidak berpartisipasi dalam pemungutan suara itu. Para pemimpin Misseriya, yang bersekutu dengan Sudan, mengatakan, mereka tidak akan mengakui hasil itu.
Anggota Komisi Tinggi Referendum Abyei, Zachariah Deng Majok, mengatakan kepada VOA, Kamis, lebih dari 99 persen suara memilih Sudan Selatan dalam referendum tiga hari yang dimulai Minggu.
Hanya 12 dari hampir 65 ribu suara yang mendukung bergabung dengan Sudan.
Status kawasan Abyei yang memiliki luas 10 ribu kilometer persegi tidak jelas sejak penandatanganan kesepakatan perdamaian tahun 2005 yang mengakhiri 20 tahun perang saudara di Sudan yang dulunya bersatu. Kawasan Abyei diminati kedua negara karena cadangan minyaknya dan lahannya yang subur. Abyei saat ini berada dalam pemerintahan PBB.
