Tautan-tautan Akses

Sumut Kesulitan Data TKI Ilegal yang Mudik dari Malaysia


Pasca-pemerintah Malaysia menerapkan 'lockdown' terkait pandemi virus corona sejak 18 Maret 2020 hingga 14 April 2020, ratusan TKI memilih kembali ke Tanah Air. (Foto: ilustrasi).
Pasca-pemerintah Malaysia menerapkan 'lockdown' terkait pandemi virus corona sejak 18 Maret 2020 hingga 14 April 2020, ratusan TKI memilih kembali ke Tanah Air. (Foto: ilustrasi).

Pasca-pemerintah Malaysia menerapkan lockdown terkait pandemi virus corona sejak 18 Maret 2020 hingga 14 April 2020, ratusan tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal asal Sumatera Utara (Sumut) memilih kembali ke Tanah Air. Namun, hal itu membuat Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumut kesulitan melacak keberadaan TKI ilegal yang pulang melalui jalur tikus.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut, Harianto Butarbutar menyebut sebanyak 246 TKI asal Sumut yang tak memiliki dokumen lengkap sebagai pekerja di Malaysia memilih pulang ke Indonesia usai negeri jiran itu menerapkan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona.

"Lewat Bandara Internasional Kualanamu yang kami data kemarin pada tanggal 10 Maret sampai 24 Maret 2020. Ini yang jumlahnya 245 orang dan satu orang masuk lewat jalur lain," kata Harianto di Medan, Jumat (27/3).

Kata Harianto, ratusan TKI ilegal itu telah diketahui keberadaannya. Mereka diketahui kembali ke daerahnya masing-masing seperti Medan, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, hingga Tapanuli. Rencananya ratusan TKI yang kembali ke Indonesia melalui jalur udara tersebut akan diminta untuk mengecek kesehatan dan melakukan isolasi mandiri guna mencegah penyebaran virus corona.

"Melacak keberadaannya karena tidak mungkin semua tugas provinsi ini ya berbagi tugas. Tapi datanya sudah kami fasilitasi dan dikirim ke mereka (Pemerintah Daerah). Pada intinya sebenarnya kita harus berpikir positif minimal keberadaan mereka (TKI) kami tahu," ucap Harianto.

Harianto memastikan TKI yang kembali ke Indonesia rata-rata merupakan pekerja ilegal yang memanfaatkan visa wisatawan untuk bekerja di Malaysia. Namun permasalahan tersebut tidak sampai di situ. Pasca-lockdown yang diterapkan Malaysia, Pemprov Sumut mengaku kesulitan untuk melacak keberadaan TKI ilegal lainnya yang diprediksi telah kembali ke Indonesia di tengah pandemi corona melalui pelabuhan di jalur tikus yang berada di kawasan Tanjungbalai, Sumut.

"Sekarang mereka pulang menggunakan kapal, tapi kapalnya juga belum tentu ada. Jadi kami tidak bisa memastikan. Jika ada orang Sumut yang menggunakan kapal dan hanya tujuan Dumai di Riau, yang ada itu ditumpanginya. Kesulitan kami tidak bisa mendeteksi kalau masuk lewat darat atau laut. Ini banyak yang ilegal, kalau yang resmi mereka patuh di sana tidak ada yang pulang," ucapnya.

Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi saat melakukan telekonferensi dengan 33 bupati/wali kota se-Sumut untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Selasa 23 Maret 2020. (Courtesy: Humas Pemprov Sumut).
Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi saat melakukan telekonferensi dengan 33 bupati/wali kota se-Sumut untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Selasa 23 Maret 2020. (Courtesy: Humas Pemprov Sumut).

Sementara itu, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi menyebut banyak TKI ilegal yang pulang dari Malaysia berupaya menghindari petugas melalui jalur-jalur tikus di kawasan pantai timur wilayah Sumut. Hal tersebut menyulitkan Pemprov Sumut untuk mendata orang masuk dari wilayah luar di tengah pandemi virus corona. Padahal sesuai protokol kesehatan penanganan virus corona, mereka harus dicek kesehatan dan melapor untuk dimasukkan ke daftar orang dalam pemantauan (ODP).

"Kemarin sudah saya suruh Bupati Tanjung Balai untuk menyetop itu tapi banyak yang pakai jalur tikus. Kita jadi sulit datanya," tutur Edy.

Sebelumnya seperti dikutip dari laman resmi Pemprov Sumut, Edy juga mengingatkan pada kabupaten/kota yang memiliki pelabuhan untuk dapat memantau arus masuk orang. Dalam waktu dekat sekitar 4.000 TKI asal Sumut akan kembali.

“Yang paling utama untuk menyiapkan tempat isolasi nantinya dan jangan sampai ini lolos. Perhatian kita pada Kabupaten Batubara dan Kota Tanjungbalai yang memiliki pelabuhan. Peran bapak bupati saya harap ini dilakukan. Saya mengingatkan kondisi kita saat ini juga dialami oleh dunia. Kita harus menyikapi secara mandiri dan punya kreativitas semuanya untuk rakyat Sumut,” katanya. [aa/ab]

XS
SM
MD
LG