Suriah hari Selasa (7/11) mengumumkan niat untuk menandatangani Perjanjian Iklim Paris dalam pembicaraan di Bonn, Jerman.
Perwakilan Suriah dalam perundingan tersebut, M. Wadah Katmawi, mengatakan negara tersebut bulan lalu mengeluarkan undang-undang untuk bergabung dalam perjanjian itu.
Selanjutnya, Katmawi meminta negara-negara maju agar "memenuhi tanggung jawab hukum dan kemanusiaan mereka" untuk membantu negara-negara berkembang dengan dukungan teknis dan finansial.
Sampai hari Selasa, Suriah adalah satu-satunya anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tidak menandatangani perjanjian tersebut. Nikaragua, yang ragu-ragu karena katanya kesepakatan tersebut tidak cukup untuk memerangi perubahan iklim, menandatanganinya bulan lalu.
Sejumlah laporan media mengatakan langkah Suriah itu akan membuat Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara di dunia yang tidak berpihak pada perjanjian tersebut, namun ini tidak benar.
Awal tahun ini, Presiden AS Donald Trump memang mengumumkan niat untuk menarik AS keluar dari perjanjian itu menurutnya tidak mendukung kepentingan AS. Namun, persyaratan perjanjian tersebut dengan jelas menyatakan bahwa tidak ada negara yang dapat secara resmi menarik diri sampai tiga tahun setelah mulai berlaku pada tanggal 4 November 2016. [as]
