Tautan-tautan Akses

Suriah Terima Usul Rusia untuk Lucuti Senjata Kimia


Perdana Menteri Suriah Wael al-Halki berbicara kepada wartawan di Damaskus (foto: dok).
Perdana Menteri Suriah Wael al-Halki berbicara kepada wartawan di Damaskus (foto: dok).

Perdana Menteri Suriah Wael al-Halki mengatakan Selasa (10/9), pemerintah mendukung inisiatif Rusia guna mencegah 'pertumpahan darah' di Suriah.

Pemerintah Suriah telah menerima usul Rusia untuk menempatkan senjata kimianya di bawah pengawasan internasional untuk kemudian memusnahkannya. Usul itu muncul sebagai cara mengatasi ancaman serangan senjata kimia di negara yang sedang dilanda perang saudara itu dan kemungkinan menghindari serangan militer Amerika.

Media Rusia mengutip Menteri Luar Negeri Suriah Walid Al-Mualem sebagai mengatakan perundingan-perundingan hari Senin dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov membuahkan hasil.

Mualem dikutip sebagai mengatakan kepada Ketua Majelis Rendah Parlemen Rusia bahwa Suriah setuju atas usul Rusia untuk menempatkan senjata kimianya di bawah pengawasan internasional, guna mencegah kemungkinan serangan militer oleh Amerika.

Sergei Lavrov mengatakan usul itu “tidak sepenuhnya merupakan inisiatif Rusia”. Lavrov menambahkan, rencana itu berasal dari kontak-kontak yang dilakukan dengan mitranya di Amerika, dan dari pernyataan yang disampaikan Menteri Luar Negeri John Kerry hari Senin.

Kerry mengatakan Presiden Suriah Bashar Al Assad bisa mencegah serangan militer ke Suriah jika ia menempatkan “setiap bentuk” senjata kimia yang dimilikinya dibawah pengawasan masyarakat internasional dalam waktu satu minggu.

Lavrov mengatakan Rusia siap merumuskan rincian usul itu bersama organisasi-organisasi internasional.

Menurut Lavrov, Rusia akan membahas rencana ini bersama Sekjen PBB Ban Ki-Moon dan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia – Organization for the Prohibition of Chemical Weapons – sebuah organisasi antar-pemerintah yang bermarkas di Den Haag.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Perancis Laurent Fabius mengatakan Perancis akan mengusulkan sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB yang akan memaksa Suriah mengungkap seluruh program senjata kimianya, selain menempatkan senjata kimia tersebut dibawah pengawasan masyarakat internasional untuk dimusnahkan.

Fabius mengatakan resolusi itu akan mencakup kutukan terhadap serangan senjata kimia di Suriah tanggal 21 Agustus lalu dan desakan agar orang-orang yang bertanggung-jawab atas serangan itu dihukum di Mahkamah Kejahatan Internasional.

Sementara itu sehari setelah menunda pemungutan suara Senat untuk memberi otorisasi penggunaan kekerasan terhadap Suriah, pemimpin mayoritas Senat Harry Reid mengatakan ancaman tindakan militer harus tetap dipertahankan, meskipun upaya-upaya diplomatik terus diupayakan.

“Sangat penting untuk memahami bahwa satu-satunya alasan mengapa Rusia mengupayakan alternatif selain tindakan militer adalah karena Presiden Obama menegaskan bahwa Amerika akan bertindak jika memang harus melakukannya. Ancaman penggunaan kekuatan yang kredibel ini memungkinkan perundingan diplomatik dengan Suriah,” tegas Reid.




Negara-negara kekuatan Barat menuduh pemerintah Suriah bertanggung jawab atas serangan senjata kimia, namun sekutu dekat Suriah, Rusia, menuduh pemberontak Suriah berada di balik serangan tersebut.

Dewan Keamanan PBB belum mampu mencapai kata sepakat untuk menjatuhkan sanksi bagi Suriah. Rusia dan China menggunakan hak veto mereka untuk memblokir rancangan resolusi terhadap pemerintahan Bashar al-Assad.
XS
SM
MD
LG