Tautan-tautan Akses

Survei Indikator Politik Indonesia: 85,3% Yakin Prabowo Mampu Memimpin Indonesia


Presiden Indonesia Prabowo Subianto melambaikan tangan saat meninggalkan Akademi Militer setelah retret kabinet di Magelang, Jawa Tengah, Minggu, 27 Oktober 2024. (Achmad Ibrahim/AP)
Presiden Indonesia Prabowo Subianto melambaikan tangan saat meninggalkan Akademi Militer setelah retret kabinet di Magelang, Jawa Tengah, Minggu, 27 Oktober 2024. (Achmad Ibrahim/AP)

Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukan 85,3 persen responden yakin Presiden Prabowo Subianto mampu memimpin Indonesia lima tahun ke depan. Tingginya keyakinan publik itu menunjukan legitimasi dan modal politik Prabowo yang sangat besar. 

Hasil survei yang menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan publik pada Presiden Prabowo Subianto ini tidak saja dapat dibaca sebagai kuatnya legitimasi dan modal politik purnawirawan jendral ini, tetapi juga peringatan untuk bekerja keras karena besarnya tingkat kekecewaan publik jika ia gagal.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan soal hasil survei atas 1.200 responden di seluruh Indonesia pada tanggal 10-15 Oktober, yang bagai pisau bermata dua ini.

“Pak Prabowo ini punya tingkat keyakinan publik yang tinggi karena terjadi semacam koalisi di tingkat bawah antara basis pak Jokowi dan Pak Prabowo. Pada masa Pak Jokowi terpilih sebagai presiden tahun 2014 maupun tahun 2019 itu basis Pak Prabowo masih belum ikhlas untuk mendukung Pak Jokowi, karena polarisasinya yang sangat tinggi sekali saat itu. Makanya publik confident pada masa Pak Jokowi itu lebih bersifat partisan karena hanya ditopang pendukung Pak Jokowi saja. Nah, sekarang berbeda karena Pak Prabowo terpilih salah satunya dengan impact Pak Jokowi. Ketika Pak Prabowo terpilih sebagai presiden, pendukung Pak Jokowi confident terhadap pak Prabowo,” ungkapnya.

Survei ini juga menjaring harapan publik pada pemerintahan Prabowo Subianto secara rinci. Yaitu soal mengendalikan harga kebutuhan pokok (30,4 persen), menyedikan lapangan kerja (18,9 persen), mengurangi kemiskinan (10,3 persen), pemberantasan korupsi (7,6 persen), dan memajukan sektor pertanian (7,5 persen).

"Pertama adalah mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok. Ini isu yang relatif tidak baru muncul, terus menerus, tetapi proporsi (dan frekuensi) mereka yang menginginkan agar pemerintah bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok itu membesar, terutama beberapa waktu terakhir ini,” ujarnya.

Survei ini juga menyatakan mayoritas publik (86,5 persen) tahu program makan bergizi gratis yang merupakan janji kampanye paling menonjol pasangan Prabowo-Gibran. Sebanyak 77,6 persen responden setuju agar program itu dilaksanakan. Bahkan 66,1 persen responden percaya program makan bergizi gratis dapat mengatasi masalah gizi buruk.

Oleh karena itu pemerintah, kata Burhanuddin, perlu menyampaikan kepada publik bahwa program tersebut bukan sesuatu yang instan karena membutuhkan perencanaan, tata kelola, infrastruktur dan logistik yang baik. Jika program makan bergizi gratis berhasil diwujudkan maka tingkat kepercayaan publik pada Prabowo semakin menguat.

Keterbukaan Publik

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan tingkat kepercayaan pada Prabowo sangat tinggi ini merupakan hal yang sangat penting. "Di sini adalah kesempatan untuk pemerintahan kabinet Merah Putih untuk melakukan hal-hal yang mendasar, yang fundamental kalau memang dirasakan ada yang perlu," tuturnya.

Dia mencontohkan akan mengusulkan efisiensi dan keterbukaan publik, termasuk memberi kesempatan kepada whistle blower penyelewengan anggaran di kementeriannya.

Sementara Wakil Ketua MPR Lestari Mordeijat melihat hasil jajak pendapat itu sebagai bukti optimisme rakyat pada pemerintahan Presden Prabowo; “dan ini merupakan pijakan awal yang baik.” Namun dia mengingatkan ada sejumlah isu yang harus segera diperbaiki pemerintahan Prabowo ke depan.

"(Ada) tiga hal utama semuanya bermuara pada ekonomi. Bagaimana harga dan ketersediaan pangan, masalah (penyediaan) lapangan pekerjaan, kita tahu persis bagaimana tingkat pengangguran makin meningkat," ujarnya.

Hasil Survei: Kondisi Ekonomi Buruk, Penegakan Hukum Baik

Dekan Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Islam Internasional Indonesia Philips J. Vermonte melihat hal yang menarik dari survei itu. Yaitu penilaian masyarakat bahwa situasi politik, keamanan, dan penegakan hukum dianggap baik, meskipun kondisi ekonomi dinilai memburuk.

"Artinya mereka move on dari kontestasi politik yang tajam selama pemilu. Menurut saya, ini menunjukkan kedewasaan masyarakat Indonesia bahwa mereka bisa move on ketika ada pemerintahan baru. Ini harus kita jaga terus untuk ke depannya," ujarnya.

Menurut Philips, masyarakat perlu memahami untuk tidak terburu-buru melihat prestasi pemerintah dalam tiga bulan karena keberhasilan yang penting adalah dalam jangka panjang, seperti program makanan bergizi gratis yang hasilnya tidak dapat terlihat dalam waktu singkat. [fw/em]

Forum

Recommended

XS
SM
MD
LG