Menurut hasil penelitian Pew Research Center dan dirilis hari Senin (17/9), sebagian besar orang di Eropa Barat menghendaki setidaknya harus ada batasan pada busana yang dikenakan Muslimah di depan publik.
Sekitar 50% warga non-Muslim dewasa yang disurvei di 15 negara mengatakan Muslimah harus dibiarkan mengenakan busana bernuansa agama, sejauh itu tidak menutup muka mereka (mengenakan cadar, red). Sekitar 23% lainnya mengatakan, Muslimah sama sekali tidak harus dibiarkan mengenakan busana bernuansa agama. Hanya 25% responden yang mengatakan mereka mendukung larangan demikian.
Hanya Portugal satu-satunya negara di mana mayoritas atau sekitar 52% responden mengatakan Muslimah tidak harus dikenakan larangan dalam mengenakan busana.
Sebanyak 66% mengatakan mereka dapat menerima seorang Muslim sebagai anggota keluarga. Namun dalam kelompok ini sekalipun mayoritas 55% mendukung larangan orang menutup muka.
“Ini bukan sekelompok kecil orang,” kata pelaku survei Scott Gardner kepada VOA.
“Meskipun mayoritas mempunyai perasaan terbuka dan positif terhadap Muslim, kelompok yang mengatakan dapat menerima seorang Muslim sebagai anggota keluarga masih tetap menghendaki paling tidak haruslah ada batasan (dalam busana mereka),” ungkapnya.
Namun, Portugal kembali unik dalam kategori ini, dengan sekitar 60% responden Portugal yang bersedia menerima seorang Muslim sebagai anggota keluarga mengatakan bahwa mereka juga mendukung tidak ada larangan terhadap busana di tempat umum.
Baca juga: Hina Pemakai Burqa, PM Inggris Minta Mantan Menlu Minta Maaf
Survei ini mencerminkan kebijakan pemerintah di seluruh kawasan itu. Bulan Agustus lalu Denmark melarang Muslimah mengenakan busana yang menutup muka seperti niqab dan burqa di tempat umum.
Kebijakan serupa diberlakukan di Austria, Belgia dan Perancis dalam beberapa tahun terakhir sementara imigran Muslim dalam jumlah besar masuk ke Eropa menyelamatkan diri dari kekerasan di Suriah dan negara lain yang mayoritas penduduknya Muslim.
Arus Muslim yang masuk ke negara-negara Eropa telah menyebabkan bangkitnya gerakan populis anti-imigrasi di banyak negara yang disurvei, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Geert Wilders di Belanda dan Marine Le Pen di Perancis. (al)
