Mayoritas warga Singapura masih mendukung pemberlakukan peraturan perundangan yang melarang hubungan sesama jenis, menurut sebuah hasil survei online, seperti dilaporkan Reuters, Senin (10/9).
Hasil survei ini muncul di tengah kembalinya perdebatan apakah negara-kota itu perlu mengikuti jejak India dan menghapuskan peraturan undang-undang yang sama, yang sudah ada sejak zaman kolonial Inggris.
Upaya hukum sebelumnya untuk menghapus pelarangan tersebut, gagal. Tapi seorang diplomat Singapura menyerukan komunitas gay untuk melancarkan kembali upaya hukum, sehari setelah Mahkamah Agung India membatalkan hukum yang mengkriminalisasi hubungan sejenis.
Sebanyak 55 persen dari 750 warga Singapura yang berpartisipasi dalam jajak pendapat online yang dilakukan oleh Ipsos, masih mendukung pelarangan. Ipsos adalah perusahaan independen riset pasar dan konsultasi.
Dua belas persen dari peserta menentang hukum tersebut, sedangkan 33 persen abstain alias tidak mendukung maupun menentang hukum itu.
Ipsos melakukan survei online selama 4 hari pada akhir Juli dan awal Agustus, dengan peserta berusia antara 15-65 tahun.
Menurut pasal 377A, Undang-Undang Hukum Pidana Singapura, seorang pria yang melakukan “perbuatan tidak senonoh” dengan pria lain, bisa dipenjara selama dua tahun. Meski demikian, jarang sekali peradilan untuk kasus tersebut. Pelarangan ini juga tidak berlaku untuk hubungan sesama jenis antara perempuan.
Seorang juru bicara Ipsos mengatakan survei tersebut dilakukan untuk memperingati 10 tahun pawai tahunan LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender), yang dinamai ‘Pink Dot.’ Gelaran ini selalu menarik ribuan pengunjung.
Perdana Menteri Lee Hsien Loong pernah mengatakan sebelumnya bahwa masyarakat Singapura "tidak seliberal itu dalam hal tersebut." [ft]
