Berdasarkan survei nasional yang dilakukan di 33 provinsi di seluruh Indonesia, mayoritas publik menganggap kondisi di Orde Baru lebih baik daripada kondisi setelah reformasi yang telah berjalan selama 13 tahun. Direktur Eksekutif Indobarometer, M.Qodari, menyampaikan hal ini, Minggu siang, di Jakarta.
“Kalau kita bicara reformasi, kita bicara 13 tahun yang lampau, gerakan reformasi itu dilakukan karena merasa keadaan pada saat itu buruk. Kalau pada saat itu buruk berarti sekarang diharapkan lebih baik. Ternyata yang mengatakan lebih baik itu hanya satu dari tiga orang, artinya minoritas," ujar Qodari. S
Selebihnya, tambah Qodari, ada yang mengatakan sama saja dan ada yang mengatakan lebih buruk. Yang menyatakan lebih baik ada 30 persen, sementara yang menyatakan sama saja dan lebih buruk kalau digabung menjadi sekitar 55 persen. "Jadi, lebih banyak yang merasa tidak lebih baik," ujar Qodari menyimpulkan.
Survei ini dilakukan pada tanggal 25 April sampai dengan 4 Mei 2011 dengan jumlah responden sebesar 1200 orang. Sentimen positif terhadap Orde Baru juga dominan di semua pulau kecuali Sulawesi dan di semua partai politik besar kecuali Demokrat dan Partai Amanat Nasional.
“Hanya di bidang hukum, mayoritas responden mengatakan reformasi lebih maju daripada Orde Baru, tapi angkanya tipis. Di bidang ekonomi, telak sekali, Orde Baru lebih baik daripada Orde Reformasi. Mayoritas responden walaupun dengan selisih yang tipis, mengatakan di bidang politik, Orde Baru lebih baik daripada Orde Reformasi," ujar Qodari menjelaskan.
Tuntutan yang paling banyak belum terpenuhi dalam pandangan masyarakat dalam survei ini adalah penegakan hukum yang adil, pengusutan serta pengadilan terhadap kasus-kasus korupsi, pengusutan serta pengadilan kasus korupsi yang dilakukan oleh Soeharto dan pengikutnya. Sebaliknya tuntutan reformasi yang menurut masyarakat telah terpenuhi paling tinggi adalah pembentukan lembaga anti korupsi dan adanya pengakuan serta penghormatan terhadap HAM
Aktivis 1998, Ray Rangkuti menyatakan, tidak terlalu terkejut dengan hasil ini. Reformasi, menurut Ray, tidak mungkin berjalan kalau tanpa ada reformasi dengan orang-orangnya. "Karena yang kita alami sekarang hanyalah reformasi infrastruktur, bukan reformasi suprastruktur dan bukan reformasi mentalitas para politisinya,” tambah Ray.
Dalam survei ini, juga terungkap bahwa persepsi ketidakpuasan masyarakat yang paling besar adalah terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi. Faisal Basri, Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia, mengatakan aspek yang paling mencolok adalah terkait masalah pengangguran dan kemiskinan. Hal ini karena tidak adanya keadilan dalam bidang ekonomi.
“Aspek yang paling mencolok di bidang ekonomi adalah pengangguran dan kemiskinan. Secara umum, kehidupan semakin baik. Tapi, kenapa muncul persepsinya seperti itu? Dugaan saya, ini karena rasa keadilan yang hilang di Era Reformasi ini.”
