“Syukuran Kemenangan Indonesia” yang awalnya dilangsungkan di Masjid Istiqlal dan Monas, dipindahkan ke kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta. Sementara TNI-Polri mengatakan siap menjaga stabilitas keamanan pasca pelaksanaan pemilu, termasuk menindak tegas upaya mengganggu ketertiban masyarakat.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno Kamis malam (18/4) memastikan bahwa acara “Syukuran Kemenangan Indonesia” hari Jumat (19/4) yang awalnya dilangsungkan di Masjid Istiqlal dan Monas, kini dipindahkan ke kediaman Prabowo Subianto di Jl. Kertanegara, Jakarta. Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Slamet Maarif, kepada wartawan mengatakan acara akan diawali dengan sholat Jumat berjamaah di Masjid Al Azhar dan Masjid Attaqwa, yang memang terletak di sekitar Kertanegara, setelah itu baru berkumpul di kediaman calon presiden nomor urut 02 itu.
“Kami undang capres-cawapres 02, ulama-ulama, pimpinan ‘Koalisi Indonesia Adil Makmur’ dan tokoh agama lain dalam orasi syukur atas kemenangan Indonesia ini,” ujarnya.
Ditambahkannya, salah satu alasan pemindahan lokasi itu karena bertepatan dengan perayaan Jumat Agung dan persiapan Paskah.
“Atas pertimbangan itu, kami pindah agar tetap toleransi dan ibadah mereka tidak terganggu.”
Acara “Syukuran Kemenangan Indonesia” akan diisi dengan pembacaan Surat Yasin bersama dalam rangka nisfu sya’ban, munajat, berdoa dan salawat bersama.
TNI-Polri Tak Mentolerir Upaya Ganggu Ketertiban & Aksi Inkonstitusional
Sebelumnya dalam rapat evaluasi pelaksanaan pemilu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian mengatakan siap menjaga stabilitas keamanan pasca pemungutan suara. “Kami tidak akan mentolerir dan menindak tegas semua upaya yang akan mengganggu ketertiban masyarakat, serta aksi-aksi inkonstitusional yang merusak proses demokrasi. NKRI harga mati!” seru Hadi Tjahjanto di Kantor Menkopolhukam, Jakarta Pusat, Kamis pagi.
Tito Karnavian juga menyebut soal rencana mobilisasi massa karena ketidakpuasan terhadap hasil pemilu, meski tidak secara khusus merujuk pada acara syukuran pendukung Prabowo-Sandi.
“Saya menghimbau kepada pihak mana pun untuk tidak melakukan mobilisasi merayakan kemenangan atau mobilisasi ketidakpuasan.” Ditambahkannya, Polri pernah membubarkan langkah mobilisasi yang dikerahkan pendukung kedua pasangan calon.
Menurutnya mobilisasi massa karena ketidakpuasan terhadap hasil pemilu itu merupakan langkah inkonstitusional yang dapat mengganggu stabilitas keamanan. Ia menyarankan masyarakat untuk menerima keputusan resmi KPU terkait hasil penghitungan suara.
SBY Serukan Kader Demokrat Tak Terlibat Kegiatan Inkonstitusional & Tidak Segaris Kebijakan Partai
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga menyerukan kepada seluruh pengurus dan kadernya “untuk tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang yang berlaku, serta tidak segaris dengan kebijakan pimpinan Partai Demokrat.”
Meski tidak merinci kegiatan apa yang dimaksud, dalam pernyataan yang diterima VOA itu, mantan presiden SBY menyebut adanya “ketegangan (tension)” pasca pemungutan suara, yang menurutnya “bisa berkembang ke arah yang membahayakan politik dan keamanan.” (em)
