Kerja sama pertahanan merupakan salah satu yang dijalin Indonesia dengan banyak negara, tak terkecuali Korea Selatan.
Indonesia dan Korsel telah menyelesaikan bagian pertama kerja sama pembuatan kapal selam, yakni KRI Nagapasa-403, KRI Ardadeli-404, dan KRI Alugoro-405. Ketiga kapal selam itu merupakan hasil kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan lewat perusahaan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) Co Ltd.
Kedua negara juga melakukan kerja sama pengembangan pesawat tempur KFX/IFX, yang dimulai pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, proyek generasi 4,5 ini terhambat karena Indonesia menunggak pembayaran biaya ongkos produksi, rekayasa teknik dan pengembangan.
Dalam kontrak kerjasama yang disepakati, Korea Selatan menanggung 80 persen pembiayaan proyek, sisanya ditanggung Indonesia, atau sebesar Rp20,3 trilliun. Dari jumlah itu, Indonesia masih menunggak Rp7.1 trilliun.
Pengamat alutsista, Alman Havas Ali kepada VOA, Jumat (27/1) mengatakan mengacu pada kesepakatan dengan Korea Selatan itu, Indonesia tiap tahun sedianya membayar cost share dua kali, yakni pada bulan April dan Oktober. Sesuai perjanjian, program engineering, manufacturing, and development (EMD) dalam proyek jet tempur tersebut rampung pada 2026; yang berarti Indonesia sudah harus melunasi penuh pembayaran cost share tersebut.
"Ketika terjadi pergantian pemerintahan dari Presiden Yudhoyono ke Preseiden Joko Widodo, sepertinya Presiden Widodo itu kurang komitmen mengenai kerja sama dengan Korea Selatan, sehingga alokasi cost share-nya tidak lancar selama pemerintahan Widodo. Terakhir bayar 2017 kemudian nunggak sampai tahun lalu, baru bayar lagi," tutur Alman.
Dari sisi teknologi, tidak semua dapat dialihkan pada Indonesia, karena ada sebagian teknologi yang digunakan Korea Selatan berasal dari Amerika. Mengingat Indonesia tidak memiliki perjanjian dengan Amerika soal teknologi sensitif yang digunakan itu, maka Korea Selatan tidak dapat mengalihkan teknologi itu pada Indonesia.
Alman menegaskan proyek jet tempur dengan Korea Selatan harus tetap berlanjut karena terkait hubungan diplomatik kedua negara. Korea Selatan dikenal memiliki kemampuan mumpuni dalam membuat pesawat tempur, di mana sebelum memproduksi sebuah pesawat tempur misalnya, seringkali dibuat 3-6 prototip hingga benar-benar tepat.
Kerja sama pembuatan pesawat tempur ini memberi pekerjaan besar kepada para insinyur PT Dirgantara, yang sejak tahun 1998 tidak memiliki program utama. Banyak pengalaman baru yang dipetik karena selama ini PT Dirgantara Indonesia hanya membuat pesawat subsonik atau di bawah kecepatan suara.
Proyek Pembuatan Kapal Selam Kandas
Namun demikian kerja sama pembuatan kapal selam kandas karena, menurut Alman, ketiga kapal selam yang diproduksi tidak memiliki performa sesuai perencanaan dan tidak siap operasi. TNI Angkatan Laut, tambahnya, tidak berani mengoperasikan ketiga kapal selam itu karena berpotensi menimbulkan bencana baru.
Untuk merenovasi ketiga kapal selam itu, diperlukan biaya US$ 100 juta – tanpa ada jaminan kemampuannya seperti yang diharapkan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tidak menyetujui program perbaikannya sehingga tidak ada anggaran untuk merenovasinya.
Lagi pula masa garansi ketiga kapal selam itu, yang biasanya dua tahun setelah serah terima, sudah habis.
Berdasarkan kerja sama kedua negara, Korea Selatan akan membuat tiga kapal selama pertama, dan tiga kapal selam berikutnya dibuat oleh Indonesia. Namun Kementerian Pertahanan Indonesia kini tidak yakin dengan kemampuan teknik yang digunakan Korea Selatan dan lebih tertarik dengan kapal selam buatan Eropa.
Kemlu Pastikan Kerja Sama Pertahanan Tetap Berjalan
Direktur Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri Santo Darmosumarto menyatakan kerja sama kapal selam dan jet tempur dengan Korea Selatan masih berlanjut. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada tahun 2020 telah melawat ke Korea Selatan untuk menyaksikan peluncuran prototip jet tempur yang tengah dikembangkan itu.
Ketika ditanya apakah benar Indonesia meminta pengurangan biaya yang harus ditanggung dalam pembuatan pesawat tempur KFX/IFX, Santo membenarkan hal tersebut. Namun ia meminta untuk menghubungi Kementerian Pertahanan untuk rincian lebih lanjut.
"Dalam berbagai perjanjian dan komitmen kerja sama tentunya diperlukan upaya untuk memastikan bahwa term-term yang disetujui itu dengan perkembangan waktu harus disesuaikan. Saya rasa hal tersebut dilakukan," kata Santo.
Saat dihubungi, pihak Kementerian Pertahanan belum berkenan menjelaskan soal kerja sama ini. [fw/em]
Forum