TAIPEI, TAIWAN —
Pemerintah di Taipei telah melarang penyuapan, berjanji untuk menindaklanjuti keluhan warga sehari-hari akan korupsi dan memudahkan perusahaan-perusahaan asing untuk melaporkan adanya penyimpangan.
Taiwan, negara yang sejak lama menjadi basis manufaktur dan perekonomian ke-26 terbesar di dunia, kini bersaing dengan China, Korea Selatan dan Asia Tenggara dalam mencari investasi baru. Namun pada bulan Juli, kelompok non-pemerintah Transparency International mengatakan persepsi akan korupsi di tingkat yudikatif, legislatif dan partai politik di Taiwan telah melampaui rata-rata secara global. Dikatakan, persepsi itu semakin memburuk sejak tahun 2010.
Taiwan menolak temuan LSM yang berbasis di Berlin itu dan menyebutnya berlebihan, namun para pejabat mengakui kemarahan publik akan korupsi semakin meningkat dan khawatir bahwa investor akan bergeming.
Chu Kung-mao, Direktur Jenderal Badan Pemberantasan Korupsi yang berada di bawah Kementrian Kehakiman, telah mengadakan jajak pendapat akhir bulan ini untuk mengukur opini publik mengenai masalah ini. Chu mengatakan jajak pendapat itu, yang dilakukan oleh Transparency International cabang Taipei, bertujuan untuk membangun kepercayaan investor Taiwan yang telah pindah ke luar pulau itu.
Chu menambahkan, alasan utamanya adalah untuk menawarkan lingkungan yang bersih dan menarik kembali para investor Taiwan yang telah keluar dari pulau itu tanpa mengkhawatirkan bahwa para pegawai negeri akan meminta upeti. Dia mengatakan badan tersebut melakukan pekerjaan administratif dan substantif, termasuk mengumumkan di mana warga bisa menyampaikan keluhan akan korupsi, dan untuk menjadikan iklim pelayanan publik lebih bersih. Dengan cara itu, katanya, bisnis lokal dan asing pasti mau berinvestasi.
Badan yang dipimpin Chu itu, bagian dari pemerintahan demokratis yang mengklaim akan menciptakan iklim bisnis yang terpercaya, mencermati setiap keluhan dari masyarakat. Badan itu dilaporkan telah menerima 5.937 tuduhan sejak tahun 2011. Selain itu, badan itu telah melakukan penyelidikan atas 2.190 kasus korupsi berdasarkan laporan masyarakat.
Badan itu juga semakin giat memperingatkan para pejabat akan kemungkinan pelanggaran sebelum terjadi.
Dua tahun lalu pemerintah melarang penyuapan, termasuk transaksi kecil seperti membelikan teh bagi agen bea cukai. Pada akhir tahun ini pemerintah akan bertemu dengan perusahaan-perusahaan multinasional tentang korupsi dan memberikan mereka saluran khusus untuk menyampaikan keluhan.
Transparency International menemukan persepsi akan suap di pengadilan Taiwan telah meningkat 12-36 persen sejak tahun 2010, mensejajarkan Taiwan dengan Ghana dan Mozambik. Barometer Korupsi Global LSM itu juga memberikan nilai rendah kepada badan legislatif dan partai politik Taiwan.
Taiwan, negara yang sejak lama menjadi basis manufaktur dan perekonomian ke-26 terbesar di dunia, kini bersaing dengan China, Korea Selatan dan Asia Tenggara dalam mencari investasi baru. Namun pada bulan Juli, kelompok non-pemerintah Transparency International mengatakan persepsi akan korupsi di tingkat yudikatif, legislatif dan partai politik di Taiwan telah melampaui rata-rata secara global. Dikatakan, persepsi itu semakin memburuk sejak tahun 2010.
Taiwan menolak temuan LSM yang berbasis di Berlin itu dan menyebutnya berlebihan, namun para pejabat mengakui kemarahan publik akan korupsi semakin meningkat dan khawatir bahwa investor akan bergeming.
Chu Kung-mao, Direktur Jenderal Badan Pemberantasan Korupsi yang berada di bawah Kementrian Kehakiman, telah mengadakan jajak pendapat akhir bulan ini untuk mengukur opini publik mengenai masalah ini. Chu mengatakan jajak pendapat itu, yang dilakukan oleh Transparency International cabang Taipei, bertujuan untuk membangun kepercayaan investor Taiwan yang telah pindah ke luar pulau itu.
Chu menambahkan, alasan utamanya adalah untuk menawarkan lingkungan yang bersih dan menarik kembali para investor Taiwan yang telah keluar dari pulau itu tanpa mengkhawatirkan bahwa para pegawai negeri akan meminta upeti. Dia mengatakan badan tersebut melakukan pekerjaan administratif dan substantif, termasuk mengumumkan di mana warga bisa menyampaikan keluhan akan korupsi, dan untuk menjadikan iklim pelayanan publik lebih bersih. Dengan cara itu, katanya, bisnis lokal dan asing pasti mau berinvestasi.
Badan yang dipimpin Chu itu, bagian dari pemerintahan demokratis yang mengklaim akan menciptakan iklim bisnis yang terpercaya, mencermati setiap keluhan dari masyarakat. Badan itu dilaporkan telah menerima 5.937 tuduhan sejak tahun 2011. Selain itu, badan itu telah melakukan penyelidikan atas 2.190 kasus korupsi berdasarkan laporan masyarakat.
Badan itu juga semakin giat memperingatkan para pejabat akan kemungkinan pelanggaran sebelum terjadi.
Dua tahun lalu pemerintah melarang penyuapan, termasuk transaksi kecil seperti membelikan teh bagi agen bea cukai. Pada akhir tahun ini pemerintah akan bertemu dengan perusahaan-perusahaan multinasional tentang korupsi dan memberikan mereka saluran khusus untuk menyampaikan keluhan.
Transparency International menemukan persepsi akan suap di pengadilan Taiwan telah meningkat 12-36 persen sejak tahun 2010, mensejajarkan Taiwan dengan Ghana dan Mozambik. Barometer Korupsi Global LSM itu juga memberikan nilai rendah kepada badan legislatif dan partai politik Taiwan.
