Taliban dilaporkan memberikan izin kepada perempuan lulusan SMA di Afghanistan, untuk mendaftar di institut kesehatan milik pemerintah untuk tahun ajaran baru yang akan dimulai pada Maret.
Proses pendaftaran telah dimulai di lebih dari selusin provinsi di Afghanistan, mengikuti arahan dari Kementerian Kesehatan Masyarakat di Kabul. Hal ini disampaikan kantor berita resmi yang dikelola Taliban, Bakhtar News Agency pada Selasa (20/2). Pernyataan ini tidak memberikan informasi lebih jauh.
Belum ada komentar segera dari otoritas de fakto Afghanistan terkait arahan dari kementerian yang diumumkan ini.
Taliban melarang pendidikan bagi anak perempuan di atas kelas enam dan juga melarang perempuan bekerja di sektor publik dan swasta, sejak merebut kekuasaan di Afghanistan pada Agustus 2021.
Arahan Kementerian Kesehatan yang diumumkan ini bisa menjadi tanda yang melegakan bagi anak-anak perempuan yang lulus sebelum pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban untuk melanjutkan pendidikan dan mengejar karir di sektor kesehatan, satu dari sejumlah kecil area di mana perempuan masih diizinkan untuk bekerja.
Kelompok donor mengatakan pembatasan dalam pendidikan dan dunia kerja perempuan telah merugikan sektor kesehatan Afghanistan yang telah rapuh, karena negara ini bahkan tidak menghasilkan seorang dokterpun selama lebih satu tahun.
PBB berkali-kali memperingatkan bahwa Afghanistan menghadapi kekurangan pekerja kesehatan yang memenuhi syarat secara umum dan khususnya di kalangan perempuan.
Sekjen PBB Antonio Guterres mengulangi pesannya pada Selasa, bahwa Taliban harus menghapus “larangan kebablasan bagi anak-anak perempuan” untuk mengakses pendidikan dan larangan pekerjaan bagi perempuan.
“Perempuan dan anak perempuan harus mampu berpartisipasi secara penuh dan bermakna dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Afghanistan dari bangku-bangku sekolah hingga meja-meja pejabat di mana keputusan-keputusan dibuat,” cuit Guterres di akun X.
Dia menyampaikan pernyataan itu sehari setelah menjadi tuan rumah konferensi internasional di Qatar, di mana utusan dari 25 negara, seperti Uni Eropa, organisasi kerja sama Islam, dan organisasi kerja sama Shanghai, mendiskusikan hubungan mereka dengan otoritas penguasa de fakto Afghanistan, yaitu Taliban.
Guterres menekankan bahwa kebutuhan pendidikan bagi anak perempuan ketika memberikan penjelasan kepada para jurnalis terkait hasil konferensi itu di Doha, ibu kota Qatar. Dia mengatakan, akan menjadi sesuatu “yang tidak dapat dibayangkan” bagi dirinya, jika tiga cucu perempuannya tidak dapat mengakses sekolah menengah dan tidak bisa melanjutkan pendidikan di universitas.
“Saya ingin semua cucu perempuan dan anak perempuan di Afghanistan menikmati hak serupa dengan cucu-cucu perempuan saya yang diharapkan bisa mereka nikmati di negara saya,” kata Guterres.
Dalam sebuah laporan bulan ini, Human Rights Watch memperingatkan bahwa penurunan tajam bantuan keuangan asing dan pembangunan teknis telah sangat merusak sistem kesehatan di Afghanistan. Lembaga pengawasan berbasis di AS itu mengatakan bahwa pembatasan yang dikenakan Taliban terhadap sektor kerja bagi perempuan telah menyulut krisis.
“Perempuan telah dilarang dari mayoritas pekerjaan layanan umum, dari pekerjaan dengan organisasi non-pemerintah dan PBB, kecuali untuk posisi-posisi khusus dalam layanan kesehatan dan pendidikan, dan dari sejumlah pekerjaan di sektor swasta,” kata laporan itu.
Laporan itu juga mencatat bahwa pembatasan terhadap perempuan dan anak perempuan telah “menghambat dengan serius” akses mereka terhadap layanan kesehatan dan menghalangi hampir semua pelatihan bagi pekerja layanan kesehatan perempuan masa depan di Afghanistan. [ns/lt]
Forum