Ketika Presiden Joko Widodo memanggil para menteri perekonomian ke istananya minggu lalu untuk membahas penurunan pertumbuhan pada tingkat terendah sejak 2009, bukan mereka saja yang muncul.
Puluhan tokoh senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) juga datang agar pandangannya didengar setelah data menunjukkan ekonomi Indonesia mengecil dibandingkan saat Presiden mulai menjabat Oktober lalu.
"Kami datang untuk menyampaikan pada pemerintah bahwa pencairan anggaran lambat karena para menteri belum melaksanakan tugasnya," menurut pejabat partai, Olly Dondokambey, yang datang bersama para koleganya dengan iring-iringan mobil yang menyolok.
Presiden Jokowi telah bersumpah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke rata-rata 7 persen dalam masa jabatan lima tahunnya, namun para pengkritik dan bahkan beberapa penasihatnya mengatakan perekonomian telah mundur karena para menteri yang tidak kompeten dan para birokrat yang ceroboh.
Kemajuan yang lambat dalam mendongkrak pertumbuhan dan kecaman dari dalam tubuh partai telah membuat Presiden Jokowi semakin terisolasi.
"Terlalu banyak pembuatan kebijakan yang buruk saat ini. Ini gabungan dari orang-orang yang mencoba mempelajari pekerjaannya dan tidak menyelesaikan masalah," ujar seorang eksekutif senior dari sebuah perusahaan multinasional di Jakarta.
Merosotnya harga-harga komoditas telah menambah tantangan ekonomi bagi Indonesia.
Presiden Jokowi memang bergerak cepat ketika harga-harga minyak global jatuh dengan menghapus subsidi bahan bakar minyak dan membebaskan sekitar US$20 miliar untuk membangun pelabuhan, jalan dan rel kereta api.
Namun birokrasi yang bergerak lambat telah kesulitan menghabiskan anggaran, dan banyak proyek infrastruktur, yang penting untuk mendongkrak investasi, terhambat birokrasi. Per 25 April, pemerintah baru menghabiskan Rp 7 triliun anggaran, atau hanya 2 persen dari anggaran infrastruktur yang mencapai Rp 290 triliun.
Lambatnya pemakaian anggaran merupakan sebagian alasan turunnya pertumbuhan produk domestik bruto menjadi 4,7 persen dalam kuartal pertama tahun ini.
Purbaya Yudhi Sadewa, wakil kepala staf Presiden, mengatakan para pejabat Isltana paham bahwa perekonomian melambat namun mereka merasa dikecewakan oleh kabinet yang terlalu banyak diisi politisi dan kurang berisi teknokrat berpengalaman.
"Presiden telah memimpin jalan, membersihkan di sana sini sendiri, dibandingkan dengan pemerintah. Jadi saya harap para menteri akan mengikuti. Jika saya Presiden, saya akan memerintahkan mereka untuk melakukannya," ujarnya.
Perombakan Kabinet
PDI-P memanfaatkan kesulitan Presiden Jokowi untuk mendorong lebih banyak representasi partai dalam pemerintah. Hal itu dapat terjadi, mereka harap, dengan perombakan kabinet.
Salah seorang penasihat senior Istana, yang meminta tidak disebut namanya, mengatakan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mungkin akan dipertahankan karena mereka dilihat oleh para investor sebagai orang-orang yang aman.
Namun menteri-menteri tingkat menengah, seperti untuk perdagangan, industri, perencanaan dan pekerjaan umum, mungkin akan diganti.
Wakil Presiden Jusuf Kalla telah berulang kali mengatakan perombakan kabinet dapat terjadi dalam beberapa minggu ke depan. Presiden Jokowi belum berkomentar mengenai hal ini, namun dengan jajak pendapat menunjukkan ketidaksenangan publik karena inflasi yang meningkat, perombakan jangka pendek diperkirakan akan terjadi.
Dalam pembelaannya, para menteri mengatakan mereka terhambat perubahan dalam anggaran Presiden.
"Pemerintah baru harus mulai lagi dengan revisi anggaran negara pada Februari," ujar Sofyan pada wartawan.
Ia mengatakan masalah-masalah dengan birokrasi sedang diperbaiki dan tender-tender telah dibuat untuk semua proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum, yang mengawasi anggaran infrastruktur.
Para menteri mengatakan mereka yakin ekonomi telah melewati bagian terburuk, meski mereka mengakui pertumbuhan dapat mencapai 5,2 persen tahun ini, di bawah target resmi 5,7 persen.
Sofyan bersikeras bahwa Presiden tidak kecewa dengan tim ekonomi, meski "Semua orang perlu bergerak lebih cepat."
Jika ekonomi tidak segera pulih, Presiden Jokowi, pemimpin negara pertama dari luar partai politik atau militer, mungkin akan kesulitan menahan tekanan untuk menyertakan lebih banyak wakil PDI-P di kabinet baru.
Perombakan kurang dari setahun dalam kepresidenannya dapat dilihat sebagai kegagalan untuk menunjuk para pejabat kompeten, menurut catatan riset kelompok konsultansi Concord Consulting yang berbasis di Jakarta.
"Juga tidak ada jaminan bahwa penggantian akan lebih baik, terutama jika proses memilih para menteri baru dinodai kepentingan politik," menurut lembaga tersebut.
