Satu malam sebelum Sheikh Hasina, pemimpin Bangladesh yang telah berkuasa selama lebih dari 15 tahun, melarikan diri di tengah meluasnya aksi demonstrasi yang menelan puluhan korban jiwa, Panglima Angkatan Darat Jendral Waker-Uz-Zaman ternyata melangsungkan pertemuan dengan para jendralnya dan memutuskan bahwa pasukannya tidak akan menembaki warga sipil untuk memberlakukan aturan jam malam. Hal ini disampaikan dua perwira militer yang mengetahui tentang pertemuan itu kepada kantor berita Reuters.
Seusai pertemuan itu, Jendral Waker-Uz-Zaman menghubungi kantor perdana menteri dan menyampaikan bahwa tentara tidak akan dapat menerapkan karantina wilayah yang dimintanya.
Pesannya sangat jelas, yaitu bahwa Hasina tidak lagi didukung tentara.
Rincian pertemuan online antara para petinggi militer dan pesan kepada Hasina bahwa ia telah kehilangan dukungan mereka ini belum pernah dilaporkan sebelumnya. Rincian ini membantu menjelaskan bagaimana kekuasaan Hasina berakhir secara tiba-tiba pada hari Senin (5/8) dan ia lengser. Hasina kemudian melarikan diri dari Bangladesh ke India.
Jam malam akhirnya tetap diberlakukan setelah bentrokan antara demonstran yang terdiri dari para mahasiswa dan warga kebanyakan bentrok dengan aktivis-aktivis partai yang berkuasa. Sedikitnya 91 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka dalam bentrokan yang mencapai puncaknya pada Minggu malam (4/8). Jumlah ini menambah jumlah korban tewas menjadi sedikitnya 241 orang.
Angkatan Darat Bangladesh Benarkan “Pertemuan Rutin” Para Jendral
Juru bicara Angkatan Darat Bangladesh mengonfirmasi soal pertemuan para jendral itu, yang digambarkannya sebagai pertemuan rutin untuk mengambil langkah-langkah mengatasi gangguan keamanan. Ia tidak memberikan rincian ketika ditanya soal pengambilan keputusan dalam pertemuan itu.
Hasina tidak lagi dapat dihubungi. Sementara putra yang sekaligus penasihatnya, Sajeeb Wazed, tidak menanggapi permintaan berulang kali dari wartawan untuk memberi komentar.
Reuters berbicara dengan sepuluh orang yang mengetahui peristiwa minggu lalu itu, termasuk empat perwira militer yang saat itu berdinas, dan dua sumber informasi lain, guna mengumpulkan informasi tentang situasi 48 jam terakhir pemerintahan Hasina. Banyak sumber yang berbicara anonim karena sensitivitas masalah ini.
Kebijakan Kuota Pekerjaan Memicu Ketidakpuasan Publik
Hasina, yang telah memerintah Bangladesh selama 20 tahun dari 30 tahun terakhir, terpilih untuk masa jabatan keempat pada bulan Januari lalu setelah ia menangkapi ribuan pemimpin oposisi dan mereka yang bekerja untuk kelompok-kelompok oposisi. Pemilu di negara berpenduduk 170 juta jiwa itu pun diboikot oleh saingan-saingan utama Hasina.
Cengkeraman tangan besi Hasina mulai terusik ketika muncul aksi demonstrasi menentang keputusan pengadilan yang mencadangkan pekerjaan untuk segmen tertentu populasi Bangladesh. Memiliki pekerjaan adalah sesuatu yang sangat diidamkan semua orang di tengah tingginya inflasi dan angka pengangguran di kalangan muda.
Protes dimulai bulan lalu ketika para mahasiswa menuntut diakhirinya sistem kuota yang mencadangkan 30 persen pekerjaan di sektor pemerintah untuk keluarga veteran yang bertempur dalam perang kemerdekaan Bangladesh melawan Pakistan pada tahun 1971. Ketika kekerasan memuncak, Mahkamah Agung negara itu mengurangi sistem kuota menjadi lima persen, di mana tiga persen di antaranya untuk keluarga veteran. Tetapi protes terus berlanjut menuntut pertanggungjawaban atas kekerasan yang dinilai karena penggunaan kekuatan berlebihan oleh pemerintah.
Sistem kuota ini juga mencakup kuota untuk anggota etnis minoritas, serta penyandang disabilitas dan transgender, yang dipotong dari 26 persen menjadi dua persen dalam keputusan tersebut.
Kebijakan kuota pekerjaan dan pembatalan keputusan itu justru semakin menimbulkan ketidakpuasan yang memicu demonstrasi, yang kemudian bergulir menjadi aksi kekerasan dan gerakan untuk menggulingkan Hasina.
Pemerintahan Hasina menyalahkan oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh dan partai sayap kanan Jamaat-e-Islami yang kini dilarang, serta sayap mahasiswa mereka yang menyulut kerusuhan berminggu-minggu itu.
Tentara Tak Lagi Dukung Hasina
Jendral Waker-Uz-Zaman belum secara terbuka menjelaskan keputusannya untuk menarik dukungan dari Hasina. Tetapi tiga mantan perwira senior militer mengatakan kepada Reuters bahwa luasnya skala demonstrasi dan besarnya jumlah korban tewas membuat dukungan pada Hasina tidak dapat dipertahankan.
“Ada banyak kegelisahan di kalangan pasukan tentara,” kata purnawirawan Brigjen M. Sakhawat Hossain, seraya menambahkan “itulah mungkin yang membuat tekanan pada kepala staf Angkatan Darat, karena pasukan melihat sendiri apa yang terjadi.”
Jendral Waker-Uz-Zaman, yang memiliki hubungan keluar dengan Hasina, pada hari Sabtu (3/8) telah menunjukkan keraguan untuk terus mendukung tokoh berusia 76 tahun itu ketika ia berpidato di hadapan ratusan petugas berseragam dalam sebuah pertemuan di balai kota. Ketika itu ia menegaskan bahwa nyawa rakyat harus dilindungi, dan ia meminta pada para perwiranya untuk bersabar.
Hal ini merupakan indikasi pertama bahwa tentara Bangladesh tidak akan memberangus paksa demonstrasi yang sebagian telah bergulir menjadi aksi kekerasan itu. Indikasi ini sekaligus menunjukkan kerentanan posisi Hasina. [em/jm]
Forum