AS mendukung bantuan kemanusiaan untuk Korea Utara, terlepas dari kemajuan mengenai denuklirisasi negara itu, kata utusan AS untuk Pyongyang, Sung Kim, hari Selasa (24/8).
Pernyataan itu dilontarkan pada akhir lawatan empat harinya ke Seoul, di mana ia menekankan kesiapannya untuk bertemu para pemimpin Korea Utara “di mana pun, kapan pun.”
Dalam kolom di surat kabar Korea Selatan Hankyoreh, Kim juga mengatakan AS mendukung proyek-proyek kerja sama kemanusiaan antara Korea Utara dan Korea Selatan, dan “terbuka untuk menjajaki berbagai prakarsa membangun rasa saling percaya.”
“AS akan terus mendukung penyediaan bantuan kemanusiaan, konsisten dengan standar internasional bagi akses dan pemantauan, untuk rakyat Korea Utara yang paling rentan, terlepas dari kemajuan mengenai denuklirisasi,” tulis Kim.
Kim tidak merinci mengenai jenis-jenis bantuan kemanusiaan yang sedang dipertimbangkan. Tetapi mitranya dari Korea Selatan, Noh Kyu-duk, Senin mengatakan, mereka membahas berbagai prakarsa terkait layanan kesehatan, langkah-langkah karantina terkait pandemi, air minum yang bersih, dan higiene.
“Kami juga membahas tentang bantuan kemanusiaan untuk Korea Utara melalui organisasi-organisasi internasional dan organisasi-organisasi nonpemerintah,” lanjut Noh.
Korea Selatan telah berulang kali menawarkan bantuan untuk mengatasi penyebaran virus corona dan bantuan lain untuk Korea Utara, yang menghadapi kemiskinan di banyak wilayah dan memiliki sistem layanan kesehatan yang tidak merata. Tetapi Pyongyang telah mengabaikan atau menolak tawaran semacam itu. Pyongyang menyatakan tidak memiliki kasus COVID-19. Menurut sebuah pengumuman di media resmi, pemerintah negara itu pekan ini mengumumkan tentang pengembangan perangkatnya sendiri untuk melakukan tes virus corona.
Masa-masa sulit
Korea Utara sedang menghadapi kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh lockdown ketat terkait virus corona, selain beberapa bencana alam, seperti gelombang panas dan banjir yang merusak pertaniannya.
Negara itu juga dikenai sanksi-sanksi AS dan PBB yang dimaksudkan untuk menekan Pyongyang agar menghentikan program pembuatan senjata nuklir dan misil balistiknya.
Beberapa kelompok bantuan telah mengeluhkan sanksi-sanksi yang membuat upaya mengirimkan bantuan internasional darurat untuk Korea Utara semakin sulit. AS menyatakan ada mekanisme yang diberlakukan bagi kelompok-kelompok itu untuk menerima pengecualian atas dasar kemanusiaan.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menginginkan pelonggaran sanksi-sanksi dan konsesi lainnya pada tahun 2018 dan 2019, sewaktu ia bertemu tiga kali dengan presiden AS ketika itu, Donald Trump.
Tetapi setelah pembicaraan tersebut gagal, Korea Utara memusatkan perhatiannya ke dalam negeri, dengan mengatakan negara itu harus hidup di bawah sanksi-sanksi pada masa mendatang.
Selama satu setengah tahun terakhir, Korea Utara telah menjalankan lockdown ketat terkait pandemi, dengan menutup perbatasannya, memangkas impor dan membatasi perjalanan domestik. [uh/ab]
