Texas pada hari Jumat (22/1) menuntut Presiden Joe Biden untuk menghentikan 100 hari moratorium terkait deportasi. Langkah itu merupakan salah satu tuntutan hukum pertama terhadap pemerintahan barunya.
Tanpa penundaan ke pengadilan, bahkan belum seminggu setelah Biden dilantik, negara bagian konservatif terbesar di Amerika itu mengisyaratkan siap untuk melanjutkan peran antagonis utama dalam agenda imigrasi presiden Demokrat, setelah empat tahun bersorak atas kebijakan garis keras Donald Trump di perbatasan selatan.
Gugatan Texas itu berusaha menghentikan moratorium deportasi "bagi yang bukan-warga negara tertentu" yang akan dimulai hari Jumat (22/1). Biden telah menandatangani serangkaian keppres, termasuk mencabut mandat Trump yang mengutamakan siapa pun yang tinggaldi AS secara ilegal, akan dideportasi.
Texas mengklaim moratorium itu melanggar kesepakatan yang ditandatangani pada minggu-minggu terakhir kepresidenan Trump. Kesepakatan itu mengharuskan pemerintah federal terlebih dahulu melakukan perubahan penegakan imigrasi di tingkat negara bagian.
BuzzFeed News pertama kali melaporkan, pemerintahan Trump menandatangani perjanjian serupa dengan para pemimpin Republik di beberapa negara bagian.
Departemen Keamanan Dalam Negeri merujuk pertanyaan ke Gedung Putih, yang belum menanggapi. [ps/ah]
