Thailand pada Jumat (26/4) mendesak Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menyelesaikan krisis di Myanmar yang berada di bawah pemerintahan militer. Krisis tersebut menyebabkan pertempuran berlarut-larut di dekat perbatasan Thailand-Myanmar, mengganggu perdagangan dan menyebabkan masuknya sejumlah pengungsi dalam waktu singkat.
Myanmar terjerat konflik internal antara militer di satu sisi dan di sisi lain, aliansi tentara etnis minoritas dan gerakan perlawanan yang muncul sebagai respons terhadap tindakan keras junta terhadap perbedaan pendapat setelah kudeta 2021.
Pada 2021, ASEAN menyusun rencana perdamaian yang disetujui oleh para jenderal Myanmar. Namun, hanya sebagian kecil dari rencana itu yang terlaksana, sehingga menimbulkan keretakan di dalam blok tersebut dan memicu kekecewaan di kalangan anggota yang paling berpengaruh.
“Kami ingin melihat ASEAN yang lebih proaktif,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand Nikorndej Balankura.
“Kami telah berdiskusi dengan Laos, sebagai ketua ASEAN dan Myanmar mengenai situasi ini,” ujarnya.
Pada 11 April, para kombatan perlawanan Myanmar dan pemberontak dari kelompok etnis minoritas merebut kota perdagangan utama Myawaddy di perbatasan Myanmar dengan Thailand. Kejadian tersebut merupakan pukulan bagi militer yang memiliki peralatan lengkap dan tengah berjuang untuk mempertahankan kendali serta menghadapi tantangan dalam mempertahankan kredibilitasnya di medan perang.
Setelah serangan balasan oleh tentara pemerintah, pemberontak menarik pasukannya, dan pertempuran mereda. Pada 20 April, sekitar 3.000 orang melarikan diri melintasi perbatasan. Namun hampir semua dari mereka kecuali 100 orang telah kembali, menurut pernyataan dari Thailand.
“Konflik antara oposisi dan militer bergeser ke wilayah Myawaddy, yang lokasinya sangat dekat dengan Thailand, dan masih ada banyak yang harus dilakukan oleh ASEAN,” kata Nikorndej.
Minggu ini, Thailand mengusulkan pertemuan ASEAN untuk membahas masalah itu. Pertemuan tersebut diusulkan akan melibatkan Laos, Indonesia, yang sebelumnya telah berusaha untuk melibatkan junta Myanmar saat menjabat sebagai ketua ASEAN tahun lalu. Selain itu, Thailand juga mengusulkan partisipasi Malaysia, yang akan menjadi calon ketua ASEAN pada 2025.
Berdasarkan rencana perdamaian Myanmar 2021, ketua ASEAN menunjuk utusan khusus yang bertugas memajukan proses tersebut. Namun, Laos sebagai Ketua ASEAN saat ini tidak banyak membicarakan aktivitas utusannya di depan umum.
Militer Myanmar, yang menghadapi tantangan terbesarnya sejak mengambil alih pemerintahan Myanmar pada 1962, terlibat dalam berbagai konflik berintensitas rendah. Mereka menolak untuk berdialog dengan lawannya, bahkan menyebut mereka sebagai "teroris’. [ah/ft]
Forum