Thailand dan Kamboja hari Selasa sepakat menerima pengamat Indonesia dan menghindari bentrokan lebih lanjut terkait sengketa perbatasan. Kesepakatan itu merupakan kemenangan bagi ASEAN dan ketuanya sekarang, Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa yang berperan menjadi penengah sengketa itu.
Setelah menjadi tuan rumah pertemuan di Jakarta antara menteri luar negeri Kamboja dan menteri luar negeri Thailand, Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa mengumumkan bahwa suatu kesepakatan yang unik telah dicapai untuk mengakhiri bentrokan antara kedua negara. Kedua belah pihak memperebutkan wilayah di dekat candi bersejarah Hindu Khmer di perbatasan Thailand-Kamboja.
Para menteri luar negeri itu, ujar Natalegawa, telah menyetujui apa yang disebutnya gencatan senjata tidak resmi dengan mengizinkan pengamat sipil dan militer tidak bersenjata dari Indonesia guna menegakkan gencatan senjata, dan sepakat mengadakan pembicaraan bilateral lebih lanjut dengan melibatkan Indonesia dalam waktu dekat.
Natalegawa mengatakan dia tidak khawatir bahwa gencatan senjata itu tidak resmi, sepanjang kedua belah pihak mematuhinya.
"Pernyataan itu berbicara tentang menghindari konflik bersenjata yang kami pahami sebagai gencatan senjata. Jadi nantinya akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan antara kedua belah pihak untuk berusaha sungguh-sungguh memperkuat situasi sekarang ini. Jadi saya tidak akan terjebak dalam legalitas mengenai ada atau tidak ada gencatan senjata. Asalkan senjata tidak ditembakkan dan artileri tidak berdentum, saya akan cukup gembira,” demikian ujar Marty.
Sementara Carl Thayer, analis politik Asia Tenggara dari University of New South Wales, Australia. Dia memuji Natalegawa yang mengambil prakarsa diplomatik dengan mengunjungi kedua negara dalam bulan ini, dan terlibat dan pertemuan-pertemuan di Dewan Keamanan PBB di New York. Dia mengatakan upaya-upaya mediasi yang berhasil itu memberikan kredibilitas baru bagi ASEAN mengenai isu-isu yang mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di kawasan itu.
Thayer mengatakan, "Saya sangat optimistik. Ini adalah langkah sangat besar bagi ASEAN. Masalah itu dibawa ke Dewan Keamanan PBB dan PBB menyerahkan isu sensitif itu ke ASEAN untuk ditindaklanjuti. Menteri luar negeri Indonesia sebagai ketua telah mengambil peran proaktif dan telah mendapat kesepakatan dari Thailand dan Kamboja.”
ASEAN memiliki kebijakan ketat tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggotanya dan telah dikritik karena berbuat terlalu sedikit dalam menyelesaikan konflik dan menjaga keamanan regional. Tapi Natalegawa mengatakan ketika konflik itu dimulai awal bulan Februari, ia melihat ASEAN bisa berperan.
Menlu Marty mengatakan, "Ini merupakan perkembangan baru dalam kapasitas ASEAN untuk menangani situasi konflik. Ketika konflik itu pecah tanggal empat Februari, sebagai ketua ASEAN kami yakin bahwa cepat atau lambat masalah itu akan sampai ke tangan ASEAN. Jadi paling baik jika kita mulai sejak awal dan memiliki keuntungan waktu dan keuntungan menetapkan arahnya.”
Walaupun gencatan senjata itu merupakan terobosan signifikan, Natalegawa mengatakan proses mediasi hanyalah suatu awal, dan menemukan solusi permanen untuk sengketa perbatasan itu akan memerlukan lebih banyak waktu dan negosiasi.
