Thailand mengatakan pihaknya akan memperketat keamanan untuk menghadapi demonstrasi hari Senin (12/5) antara demonstran yang pro dan anti pemerintah yang bersaingan.
Pemerintah-interim Thailand mengatakan tuntutan oposisi agar perdana menteri sementara yang netral diangkat sebelum pemilu adalah ilegal dan melanggar undang-undang dasar. Pemrotes anti-pemerintah telah menyerukan perdana menteri yang netral diangkat sebelum hari Senin.
Perdana Menteri sementara Thailand, Niwatthamrong Boonsongpaisan, mengatakan dalam jumpa pers hari Senin (12/5), bahwa pemerintah terbuka bagi dialog, namun hasilnya harus sesuai dengan konstitusi dan demokratis. Ia menambahkan bahwa pemerintah tidak menghendaki kekerasan atau pembunuhan apapun dan mengatakan ia berpendapat protes itu tidak akan meruncing hingga menjadi perang saudara.
Ketika ditanya apakah tanggal pemilu 20 Juli dapat dilaksanakan, PM Sementara Thailand mengatakan bahwa hal tersebut akan diketahui hari Selasa (13/5). Ia mengatakan “pemilu harus diadakan terlebih dahulu, kemudian reformasi.”
Pemilu tanggal 2 Februari lalu dianggap tidak sah setelah diboikot oleh partai-partai oposisi.
Pemerintah-interim Thailand mengatakan tuntutan oposisi agar perdana menteri sementara yang netral diangkat sebelum pemilu adalah ilegal dan melanggar undang-undang dasar. Pemrotes anti-pemerintah telah menyerukan perdana menteri yang netral diangkat sebelum hari Senin.
Perdana Menteri sementara Thailand, Niwatthamrong Boonsongpaisan, mengatakan dalam jumpa pers hari Senin (12/5), bahwa pemerintah terbuka bagi dialog, namun hasilnya harus sesuai dengan konstitusi dan demokratis. Ia menambahkan bahwa pemerintah tidak menghendaki kekerasan atau pembunuhan apapun dan mengatakan ia berpendapat protes itu tidak akan meruncing hingga menjadi perang saudara.
Ketika ditanya apakah tanggal pemilu 20 Juli dapat dilaksanakan, PM Sementara Thailand mengatakan bahwa hal tersebut akan diketahui hari Selasa (13/5). Ia mengatakan “pemilu harus diadakan terlebih dahulu, kemudian reformasi.”
Pemilu tanggal 2 Februari lalu dianggap tidak sah setelah diboikot oleh partai-partai oposisi.
