Junta militer Thailand menyambut keputusan Uni Eropa untuk melonggarkan sanksi-sanksi politik yang diberlakukan terhadap negara itu menyusul penggulingan pemerintah terpilih pada 2014.
Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai mengatakan, pengumuman Uni Eropa itu merupakan kabar baik yang menegaskan perkembangan positif di bawah pemerintahan militer.
Dewan Hubungan Luar Negeri Uni Eropa mengumumkan, Senin, merupakan tindakan pantas untuk secara bertahap mengupayakan kembali hubungan politik dengan Thailand karena Bangkok telah memperbaiki catatan HAM-nya dengan tidak lagi memperkarakan warga sipil di pengadilan militer dalam berbagai kasus kejahatan; mengadopsi konstitusi baru dan menetapkan tanggal pemilu pada tahun 2018.
Uni Eropa selama ini menghentikan kunjungan resmi ke Thailand sebagai tanggapan atas kudeta militer yang dilakukan terhadap pemerintah terpilih.
Uni Eropa mengatakan akan terus mengevaluasi hubungannya dengan Thailand sementara mengamati perkembangan-perkembangan positif lain, seperti pencabutan pembatasan media dan larangan aktivitas politik, serta pembentukan pemerintah sipil yang terpilih secara demokratis.
Uni Eropa terus mendesak junta untuk tidak mengadili warga sipil di pengadilan militer terkait dakwaan menghina keluarga kerajaan. UU Thailand terkait dakwaan seperti itu diketahui paling keras di dunia karena setiap dakwaan bisa dikenai hukuman maksimal 15 tahun penjara. [ab/uh]
