Badan HAM PBB mengatakan tiga negara telah mulai mengambil langkah politis untuk mengatasi perdagangan bagian-bagian tubuh orang albino. Meskipun menyambut baik perkembangan itu, badan tersebut mengatakan perlu usaha dan komitmen yang lebih besar guna menghentikan perdagangan itu dan melindungi orang-orang albino.
Kantor Komisaris Tinggi PBB Untuk HAM mengatakan ketiga negara: Tanzania, Malawi, dan Burundi sudah menjalankan atau sedang mempertimbangkan program terkait perdagangan ilegal itu. Kantor ini terutama memuji program lima poin di Malawi yang dianggap sangat rinci dan berbagai undang-undang yang diperlukan guna melindungi orang albino.
Rupert Colville, jurubicara badan tersebut, mengatakan komitmen politik di ketiga negara itu tampak menguat.
“Apakah hal tersebut akan membuat perubahan yang berarti dalam mengurangi jumlah kasus dan mengubah mentalitas yang memicu aktivitas mengerikan ini, kita belum tahu," ujar Colville. "Pada akhirnya, kita baru bisa berbicara hasil positif jika orang-orang albino tidak lagi dibunuh atau dipotong bagian-bagian tubuhnya.”
Kantor PBB ini mengatakan telah menerima laporan lebih dari 200 kasus serangan terhadap orang albino, terutama anak-anak. Di antara kasus-kasus itu adalah pembunuhan dan mutilasi di 15 negara antara tahun 2000 hingga 2013. Diyakini jumlah tersebut jauh lebih rendah dari kenyataan di lapangan karena banyak serangan dan pembunuhan yang tidak tercatat.
Perdagangan keji ini dipicu keyakinan yang keliru bahwa bagian-bagian tubuh orang albino mengandung kekuatan magis yang mampu membawa kekayaan. Perdagangan ini juga terjadi karena orang bersedia membayar bagian-bagian tubuh itu dengan harga mahal.
Sebagai contohnya, kata Colville, seorang laki-laki di Malawi yang dibayar 6.500 dollar untuk menculik keponakannya sendiri yang berusia 11 tahun. Colville mengatakan laki-laki itu, yang baru saja divonis hukuman dua tahun penjara, adalah satu dari setidaknya tiga orang yang terlibat dalam operasi tersebut.
“Jelas kita lihat ada serangkaian orang yang terlibat dalam perdagangan mengerikan ini," katanya. "Tidak jelas siapa yang hendak membayar dalam jumlah besar itu. Tetapi, paling tidak di Tanzania, aksi semacam ini lebih marak pada masa pemilu. Jadi tampaknya ada politisi yang terlibat.”
Tanzania mencatat jumlah pembunuhan orang albino terbanyak dalam beberapa tahun ini. Pemilu dijadwalkan berlangsung akhir Oktober tahun ini dan tampaknya memicu gelombang serangan baru terhadap orang albino.
Presiden Tanzania Jakaya Kikwere berjanji menumpas perdagangan ini dan tidak akan membiarkan serangan-serangan itu meningkat seperti tahun-tahun lalu.
Bulan Juni 2013, Dewan HAM PBB mengesahkan resolusi untuk mencegah dan mengakhiri diskriminasi dan kekerasan terhadap orang albino.
