Para pejabat dari tiga negara mengunjungi kepulauan di Indonesia timur yang terpencil untuk menyelidiki bagaimana ribuan nelayan asing disiksa dan dipaksa menangkap hasil laut yang dapat berakhir di Amerika Serikat, Eropa dan bagian lain dari dunia.
Seminggu setelah kantor berita The Associated Press menerbitkan artikel mengenai perbudakan dalam industri makanan laut, termasuk video para pria yang dikunci dalam kandang, delegasi-delegasi dari Thailand dan Indonesia berkunjung ke desa Benjina.
Tim pemerintah dari Myanmar juga dijadwalkan berkunjung ke wilayah itu minggu depan untuk mencoba memutuskan bagaimana banyak dari warganya terperangkap di sana dan apa yang dapat dilakukan untuk membawa mereka kembali.
Kunjungan-kunjungan itu merefleksikan masalah yang membentang di beberapa negara, dan bagaima sulitnya menyelesaikannya. Para pekerja migran itu ditarik atau bahkan diculik untuk bekerja di sektor perikanan biasanya dari Myanmar, salah satu negara termiskin di dunia, bersama Kamboja, Laos dan wilayah-wilayah miskin di Thailand.
Mereka dibawa dari Thailand ke kapal-kapal nelayan di Indonesia, tempat mereka mengaku dipukul, dipaksa bekerja berjam-jam dengan upah minim atau tidak dibayar sama sekali, dan dilarang pergi. Hasil penangkapan mereka kemudian dikirim ke Thailand, sebelum memasuki pasar-pasar global.
Seorang nelayan Myanmar mengatakan ia telah bekerja selama enam setengah tahun di kapal-kapal di Indonesia, dengan kapten yang memaki-makinya dan menendang tubuhnya dengan sepatu bot.
"Saya tahu berbicara pada media berbahaya, bahwa hidup kami terancam, namun ini satu-satunya cara untuk keluar dari sini. Saya ingin pulang untuk melihat orangtua saya sebelum mereka meninggal," ujarnya.
Manajer Herman Martino mengatakan ada sekitar 1.000 nelayan di Benjina. Awalnya, ia mengatakan semuanya berasal dari Thailand. Setelah didesak, ia mengakui bahwa dokumen resmi mereka mengidentifikasi mereka sebagai orang Thailand, namun kemungkinan mereka berasal dari Myanmar, Kamboja, Laos dan Vietnam.
Martino juga menyangkal dugaan perbudakan dan mengatakan meski jam kerja tidak tetap, pekerja diberikan waktu beristirahat dan tidak bekerja sampai 22 jam sehari, seperti yang dilaporkan banyak nelayan.
"Yang disebut sel tahanan hanyalah tempat sementara, yang didukung imigrasi, untuk mengakomodasi mereka yang melakukan pidana ringan seperti pencurian, mabuk atau berkelahi satu sama lain," ujarnya.
Para pejabat imigarsi menyangkal mengetahui adanya sel tersebut.
Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti telah menyerukan moratorium untuk penangkapan ikan agar para pejabat dapat mengkaji surat-surat izin.
