Dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (27/12), Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri menjelaskan, timnya akan bekerja maksimal untuk mendapatkan proses binis migas secara transparan karena selama ini sering ditemukan hal-hal janggal.
Menurutnya jika timnya memberi rekomendasi kepada pemerintah dan Pertamina untuk menghapus bensin RON 88 atau sejenis Premium dan beralih kebensin RON 92 atau sejenis Pertamax, karena dalam proses pengelolaan Premium banyak kejanggalan.
Ia memberi contoh harga Premium yang sampai ke masyarakat tidak jelas harga dasarnya karena tidak ditetapkan pasar melainkan ditetapkan produsen. Diperparah lagi Premium mendapat subsidi dari anggaran negara sehingga negara juga terus terbebani. Kondisi tersebut menurutnya tidak boleh terus berlanjut. (27/12)
“Menganalisis, mendeteksi bisnis proses migas dari hulu sampai hilir, kita memberikan rekomendasi kira-kira inilah pagar yang harus dibuat oleh pemerintah supaya perkebunan migas ini tidak mudah dijarah oleh pihak lain, tidak mudah didobrak oleh babi hutan, oleh gajah, oleh macam-macam, besar kemakmuran rakyat jadinya, tidak jadi nestapa, jadi harus kita terangi itu, nah salah satu menerangi itu dengan mentranformasi dari RON 88 ke 92,” kata Faisal Basri.
Jika banyak kalangan menilai rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas merupakan langkah liberal dan merugikan rakyat, menurut Faisal Basri sudah saatnya Indonesia melakukan perubahan. Ia optimistis pengahapusan BBM jenis Premium bermanfaat bagi masyarakat dan negara.
“Karena banyak mudaratnya, terlalu banyak orang di Indonesia senang di comfort zone, kita harus berubah, kalau nggak berubah kita digilas oleh perubahan, semua harus siap untuk berubah kearah yang lebih baik, Insya Allah apa yang kita lakukan adalah yang terbaik buat masyarakat secara keseluruhan, nah kalau yang dirugikan itu mafia masa bodo amat, saya nggak peduli itu,” lanjutnya.
Pada kesempatan sama, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik, Sofyano Zakaria berpendapat, rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas positif namun harus dilakukan bertahap.
Ia menambahkan tiga hal yang harus diperhatikan pemerintah terkait rekomendasi penghapusan Premium, diantaranya memberdayakan kilang minyak Trans Pasific Pertochemical Indotama atau TPPI di Tuban, Jawa Timur.
Ia menilai kilang minyak milik swasta tersebut mampu berkontribusi meningkatkan produksi minyak dalam negeri. Namun karena alasan dana, sejak dua tahun lalu kilang minyak TPPI berhenti berproduksi. Pemerintah berharap kilang minyak TPPI kembali aktif.
“Yang terkait masalah suplai ya, yang kedua agar pemerintah untuk batas waktu katakanlah tiga tahun kedepan menetapkan range RON saja, RON 88 sampai dengan 92, jangan dipatok harus 92, RON 88 tetap ada tetapi dengan catatan tidak boleh impor, harus murni kilang Pertamina, yang ketiga pemanfaatan kilang TPPI, dan sebaiknya TPPI itu diusahakan untuk jatuh ke tangan Pertamina, tidak ada lagi pihak swasta didalam TPPI,” kata Sofyano Zakaria.
