Sebagai dua negara demokrasi terbesar kedua dan ketiga di dunia, Indonesia dan Amerika sama-sama memainkan peran strategis dalam berbagai bidang. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Presiden Amerika Mike Pence ketika melawat ke Jakarta akhir April lalu.
Menindaklanjuti hal itu hari Kamis (4/5) Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi berkunjung ke Washington DC dan bertemu dengan beberapa pejabat Amerika, diawali dengan pertemuan singkat dengan Ketua DPR Paul Ryan di Capitol Hill.
‘’Pertemuannya memang pendek tapi sangat padat. Pertama, kita bicara tentang strategis partnership. Pesan yang dibawa Wapres Pence ke Indonesia adalah Amerika berkeinginan untuk mempertahankan dan memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia dan kedatangan saya ke sini adalah untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan Wapres Pence saat ke Indonesia," kata Menlu Retno Marsudi.
"Kedua, kerjasama dalam konteks perdagangan dan investasi. Kita ingin bicara bagaimana cara agar perdagangan dan investasi ini menghasilkan yang sifatnya win-win, yang semua orang dapat mengambil keuntungan dari bilateral engagement itu," imbuhnya.
Ditemui VOA seusai pertemuan itu, Menlu Retno mengatakan Paul Ryan juga menggarisbawahi satu isu penting yaitu upaya mengatasi radikalisme dan terorisme.
‘’Pesan yang kuat yang disampaikan Ryan adalah countering radicalism and terrorism adalah bukan mendudukkan Islam sebagai musuh, tetapi ideologi. Ideologi ini bisa diadopsi oleh semua orang. Tidak ada kaitan antara Islam dan radikalisme. Ideologinya yang demikian. Disinilah peran Indonesia sangat penting terutama dalam me-mainstreaming soft power karena disitulah kekuatan kita.”
Menlu Retno secara khusus juga menemui Wakil Presiden Mike Pence dan Menteri Luar Negeri Rex Tillerson. Hingga laporan ini disampaikan belum diketahui isu yang dibahas dalam kedua pertemuan itu, tetapi menurut informasi salah satunya adalah soal kerjasama perdagangan.
Akhir Maret lalu, Amerika memasukkan Indonesia dalam daftar 16 negara yang diduga melakukan kecurangan perdagangan dengan Amerika. Menteri Perdagangan Wilbur Ross ketika itu mengatakan salah satu dari dua perintah eksekutif yang dikeluarkan Presiden Trump itu mendesak dilakukannya analisa satu per satu transaksi perdagangan, membandingkan negara dengan negara dan produk dengan produk.
Analisa ini harus dilaporkan kembali pada Trump dalam waktu 90 hari sejak dikeluarkan perintah eksekutif itu. Enam belas negara yang diduga melakukan kecurangan perdagangan dengan Amerika adalah China, Jepang, Jerman, Meksiko, Irlandia, Vietnam, India, Italia, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, Perancis, Swiss, Taiwan, Kanada dan Indonesia.
Secara khusus Indonesia juga membahas upaya mencapai perdamaian antara Palestina-Israel, bahkan menurut rencana Menlu Retno Marsudi akan bertemu dengan pemimpin Otorita Palestina Mahmoud Abbas yang juga sedang berada di Washington DC. [em/al]
